Akuntabilitas Repeat Order dalam Pengadaan Barang/Jasa di Bank DKI

MEYDIAN NUGRAHA, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme Repeat Order dalam Pengadaan Barang/Jasa di Bank DKI terhadap penerapan Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa proses Repeat Order yang dilakukan oleh Bank DKI dapat dipertanggung jawabkan kepada Bank DKI sendiri, penyedia barang/jasa, masyarakat, maupun kepada pemerintah. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Bank DKI ketika pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan Asas Akuntabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari Bank DKI, Kementerian Keuangan, PT Pertamina EP, PT Trans Jakarta, dan PT MRT Jakarta Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Mekanisme Repeat Order belum sesuai dengan Asas Akuntabilitas karena tidak mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi pelaksanaan tugas umum dan pelayanan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Prinsip dasar pengadaan barang jasa, yaitu transparansi, persaingan yang maksimal, pengambilan keputusan yang obyektif tidak melekat pada mekanisme Repeat Order yang diatur di dalam Pedoman Perusahaan Bank DKI. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and The Management of Public Finances dan UNCITRAL ((United Nations Commision on International Trade Law) Model Law on Public Procurement menjabarkan bahwa terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga Repeat Order tidak bisa begitu saja langsung dipilih sebagai metode pengadaan barang/jasa. Perlu upaya perbaikan seperti melakukan survey harga terkini atas barang Repeat Order dan melakukan penilaian kinerja dari penyedia barang/jasa sebelum pelaksanaan Repeat Order, sehingga sisi obyektifitas dan non diskirminatif menjadi hal yang penting untuk memenuhi ketiga prinsip dasar pengadaan barang/jasa sebagai fondasi Asas Akuntabilitas.

This study aims to analyze the mechanism of the Repeat Order Procurement of Bank DKI towards the application of the Accountability Principle, namely that the Repeat Order process carried out by Bank DKI can be accountable to Bank DKI itself, providers of goods/services, communities, and to the government. In addition, this study aims to analyze any efforts made by Bank DKI when the implementation of procurement is not in accordance with the Accountability Principle. This type of research is normative juridical and empirical juridical research supported by interviews with resource persons from Bank DKI, Ministry of Finance, PT Pertamina EP, PT Trans Jakarta, and PT MRT Jakarta. Furthermore, the data is analyzed qualitatively using descriptive analytical methods. Based on the results of the research and discussion it was concluded that the Mechanism was Repeat Order not in accordance with the Accountability Principle because it did not reach the targets of physical, financial, or benefits for the implementation of general tasks and community services in accordance with the applicable provisions in the procurement. The basic principles of procurement, namely transparency, maximum competition, objective decision making do not adhere to the mechanism of the Repeat Order stipulated in the Bank DKI Company Guidelines. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and Management of Public Finances and UNCITRAL ((United Nations Commission on International Trade Law) The Law on Public Procurement model describes that there are stages in the procurement process / services so that the Repeat Order cannot be directly selected as a method of procurement. It needs remedial measures such as conducting the latest price survey on goods Repeat Order and evaluating the performance of providers prior to the implementation of the Repeat Order, so that the objectivity and non-discriminatory sides it is important to fulfill the three basic principles of procurement as the foundation of the Accountability Principle.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Repeat Order, Asas Akuntabilitas.