ANALISIS HUKUM SENGKETA BASIS PERHITUNGAN HEAT RATE PADA PEMBANGUNAN PLTU DAN KONSEKUENSINYA BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus Perjanjian EPC Proyek PLTU 1 Kalimantan Tengah)

BAMBANG HERI PRABOWO, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tidak terpenuhinya unjuk kerja (Perfomance Guarantee) yang tercantum dalam kontrak sebagai unsur terpenuhinya Wanprestasi dan untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya justifikasi teknis dijadikan dasar bagi kontraktor (JO) untuk melepaskan diri dari tanggungjawab Wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, yang berupa literatur, perundang-undangan dan dikaitkan dengan hasil wawancara nara sumber dan responden yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah Performance Guarantee yang diperjanjikan didalam kontrak EPC merupakan objek perjanjian yang harus dipenuhi oleh Penyedia barang/jasa sehingga, tidak terpenuhinya objek perjanjian merupakan bentuk Wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa berakibat timbulnya sanksi bagi pihak yang melakukannya baik bagi Pemilik Proyek maupun bagi Penyedia barang/jasa. Pembelaan debitur yang dituduh lalai (wanprestasi) dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: Overmacht atau Force Majeur, exceptio non adimpleti contractus/mora creditoris dan kreditur telah melepasan hak atau rechtsverwerking. Sedangkan, kedudukan Justifikasi Teknis dalam pembuktian adalah sebagai bukti saksi/keterangan saksi ahli (affidavit). Oleh karena prinsip limitatif dari beban/kekuatan pembuktian maka menurut penulis, Justifikasi teknis yang dikeluarkan pihak ketiga tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk para pihak lepas dari tanggungjawab Wanprestasi.

The purpose expected by the author in this study is to know and analyze the non-fulfillment of the Perfomance listed in the contract as an element of fulfilling Default and to know and analyze whether or not technical justification is used as a basis for contractors (JO) to escape from responsibility Default. This research is an empirical normative study, because this research was conducted by reviewing and describing library materials, in the form of literature, legislation and associated with the results of interviews with resource persons and respondents who were related to the issues to be discussed. The data analysis method used in this study is qualitative analysis, namely the description of the data in quality in the form of regular sentences, series, logical and not overlapping so as to facilitate the implementation of data and understanding the results of the analysis. The results of the study show that after the Performance Guarantee that was promised in the EPC contract is the object of the agreement that must be fulfilled by the supplier of goods / services so that the non-fulfillment of the agreement object is a form of Default. Defaults carried out by parties in contracts for the procurement of goods / services result in sanctions for those who do it both for the Project Owner and for goods / services providers. The defense of a debtor accused of default (default) can be done in 3 ways, namely: Overmacht or Force Majeur, exceptio non adimpleti contractus / mora creditoris and creditors have released rights or rechtsverwerking. Whereas, the position of Technical Justification in proof is as witness evidence / affidavit statement. Because the principle of limitation of the burden / force of proof, according to the author, the technical justifications issued by third parties cannot be the only basis for parties to escape the responsibility of Default.

Kata Kunci : Wanprestasi, Justifikasi Teknis, Performance Guarantee, Sengketa