PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERDAMAIAN PROSES KEPAILITAN DAN PERDAMAIAN PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

WILLYAM SIREGAR, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERDAMAIAN PROSES KEPAILITAN DAN PERDAMAIAN PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG INTISARI Oleh Willyam Blasius Siregar* dan Tata Wijayanta** Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penyelesaian perdamaian dalam proses kepailitan dan penyelesaian perdamaian dalam proses PKPU berdasarkan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan lain penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan perihal debitor yang dinyatakan pailit akibat ditolaknya rencana perdamaiannya dalam proses PKPU, masih dapat mengajukan perdamaian atau tidak di proses kepailitan. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan metode dokumentasi dan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari paraktisi kepailitan dilakukan dengan metode wawancara dengan lokasi wilayah penelitian di D.K.I Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perdamaian dalam proses kepailitan dan proses PKPU dilakukan dengan cara debitor mengajukan rencana proposal perdamaian (composition plan), terhadap rencana perdamaian tersebut akan dibahas dan dilakukan pemungutan suara/ voting untuk menerima atau menolak rencana proposal perdamaian tersebut, proses pemungutan suara dalam persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dimiliki kreditor konkuren sedangkan dalam proses PKPU hak suara dimiliki oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis. Terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU yang ditolak tidak dapat diajukan perdamaian pada proses kepailitan lagi karena sifat perdamaian dalam kepailitan dan PKPU adalah tunggal (Sudah diajukan tidak dapat diajukan kembali) dan ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah membatasi terhadap perdamaian yang telah diajukan tidak dapat diajukan kembali. Namun dalam hal debitor tidak pernah mengajukan rencana perdamaian pada proses PKPU, maka dalam proses kepailitan debitor pailit masih memiliki hak untuk mengajukan perdamaian. Oleh karena itu saran, terhadap kreditor separtis dalam hal pemungutan suara pada proses PKPU perlu untuk dibahas kembali dalam pembaharuan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk dihapuskan. Dihapusnya kreditor separtis dalam ketentuan pemungutan suara pada proses perdamaian PKPU, diharapkan mampu memberikan keadilan dan melindungi kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan terhadap piutang yang dimilikinya untuk mendapatkan pemenuhan atas hak kreditor konkuren dari utang debitor pailit.

COMPARISON ACCORD SETTLEMENT OF BANKRUPTCY PROCESS AND ACCORD OF SUSPENSION PROCESS OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS IN LAW NUMBER 37 YEAR 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS ABSTRACT by Willyam Blasius Siregar* dan Tata Wijayanta** The research aims to find out and analyze the comparison of accord settlement in the bankruptcy process and the accord settlement in the PKPU process under the provisions of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. Another purpose of this research is to analyze and examine the problems regarding debtors who were declared bankrupt due to the rejection of their accord plan in the Suspension of Payment process, can still propose accord or not in the bankruptcy process. This research is an empirical normative legal research. The data used are secondary data carried out by the documentation method and using primary data obtained directly from bankruptcy paractors conducted by interview method with the location of the research area in D.K.I Jakarta. The results of the research indicate that the settlement of accord in the bankruptcy process and Suspension of Payment process is carried out by the debtor submitting a plan for a composition plan to pay off its debt obligations, the accord plan will be discussed and voting to accept or reject the accord proposal plan. The voting process in the approval or rejection of the accord plan offered by the debtor is owned by concurrent creditors while in the Suspension of Payment process voting rights are held by concurrent creditors and separatist creditors. The planned accord in the Suspension of Payment process that was rejected cannot be submitted to accord in the bankruptcy process again because the nature of accord in bankruptcy and Suspension of Payment is single (It has been proposed so that it cannot be re-submitted) and the provisions of Article 292 Law No. 37 year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment has limited the accord that has been proposed cannot be re-submitted. But in the event that the debtor has never submitted a accord plan to the Suspension of Payment process, then in the process of bankruptcy the bankrupt debtor still has the right to propose accord. Therefore, the suggestion to separatist creditors in the case of voting in the Suspension of Payment process needs to be discussed again in the renewal of Law No. 37 year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment to be removed. The removal of separatist creditors as part of the voting provisions in the Suspension of Payment accord process is expected to be able to provide justice and protect concurrent creditors who have no collateral for their receivables to obtain the fulfillment of the concurrent creditor rights of the debts of bankrupt debtors.

Kata Kunci : Perdamaian, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)