Analisis Penerapan Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman)

MOHAMMAD ILHAM R, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA, CA., Ak.

2019 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Pemerintah Indonesia mengalami kondisi yang buruk setelah kondisi krisis ekonomi tahun 1998. Pada akhirnya, Presiden mengeluarkan Inpres no 7/1999 yang mewajibkan instansi pemerintah harus mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 25 Tahun 2012. Peraturan berisi tentang evaluasi penerapan manajemen kinerja. Manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja yang terdapat pada dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif studi pada Dinas Kesehatan Sleman (Dinkes Sleman) yang mendapat predikat AA pada LAKIP tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam pada enam narasumber di Dinkes Sleman. Penerapan sistem manajemen kinerja Dinkes Sleman sudah sesuai dengan aturan MenPANRB. Selain sesuai, manajemen kinerja menunjukkan kinerja yang efektif. Kunci utama atas keberhasilan implementasi manajemen kinerja di Dinkes Sleman terletak pada perencanaan dan monitoring evaluasi. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas adalah budaya kerja, bonus, hukuman, kerja tim, tenaga ahli, teknologi informasi, isomorfisme koersif, dan isomorfisme normatif.

Indonesia government has experienced bad condition after economic monetary crisis in 1998. In the end, President published Inpres no 7/1999 that it forced government agencies must apply performance accountability government agency system (SAKIP). Implementation of SAKIP was be set at Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform Regulation (MenPANRB) No 25/2012. The regulation is about evaluation performance management. Performance management include performance planning, performance measurement, reporting planning, performance evaluation, and achievement performance at document of performance decree. This study used a descriptive qualitative approach at Public Health Service Sleman Regency (Dinkes Sleman) which got AA predicate in LAKIP year 2018. This study was be held by in-depth interview with six informants at Dinkes Sleman. Assembling performance management system in Dinkes Sleman comply with MenPANRB regulation. In addition, performance management showed that effective performance. The main key success applying performance management lies on planning and monitoring evaluation. The factors that support effectivity are culture work, reward, punishment, team work, experts, information technology, coercive isomorphism, and normative isomorphism.

Kata Kunci : Instansi Pemerintah Daerah, Manajemen Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja