PENGELOLAANPERTAMBANGANRAKYAT Studi Tentang Pengelolaan Pertambangan Emas Topo Kabupaten Nabire Papua

Sibala' Rantetana, Dr. Suharko

2007 | Tesis | S2 Sosiologi

Hutan belantara di daerah Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada Km 74 yang mengandung deposit emas, sejak beberapa tahun terakhir ini telah diserbu oleh ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Sehingga yang terjadi dilokasi adaJah kesembrawutan daJam pemanfaatan swnber daya aJarn. Yang lebih parah lagi adaJah kebanyakan penambang yang berada di Jokasi pertambangan Topo tidak mau diatur. Dengan diperlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi K.husus bagi Provinsi Papua, maka pengelolaan lingkungan hidup harus lebih mendapatkan perhatian seiring dengan meningkatnya eksploitasi surnber daya alam yang semakin meningkat Upaya tersebut telah diwujudnyatakan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 Tentang Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Nabire. Berdasarkan nnnusan masalah yang ada maka peneJitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam pengelolaan pertambangan rakyat pada lokasi pertambangan emas Topo Km 74 dan mengetahui respon masyarakat di lokasi pertambangan terhadap kebijakan tersebut dan usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Nabire terhadap kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif Beberapa alasan mengapa metode kualitatif ini digunakan adalah: Pertama, persoalan yang diangkat dalam penelitian ini lebih membutuhkan data yang bersifat kualitatif. Kedua, pengelolaan pertambangan rakyat Topo, merupakan salah satu proses transformasi sosial yang panjang. Instrumen atau alat pengumpul data yang penulis pergunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan di susun menjadi ( l) Studi reJasi kuasa dalam pengambilan kebijakan, dimana adanya partisipasi stakeholders terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan Topo dan respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan Topo. (2) Dari kedua hal tersebut maka diharapkan muncul basil yang bersifat equality, justice dan Jegistimasi Hasil pene)itian menunjukkan bahwa: (1) Kegiatan penambangan sampai pada tahun 2007 rnasih berlangsung dengan kegiatan pertambangan secara tradisional dan semi modem. (2) Pembuatan kebijakan pertambangan belum sepenuhnya rnelibatkan sernua unsur kornponen stakeholders yang mempunyai kepentingan didaJamnya, karena kebijakan yang dibuat masih merupa.kan konsep dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Nabire. (3) Pendek.at.an-pendekatan pemberian ganti rugi laban, ganti rugi tanam tumbuh tidak memberikan solusi bagi konflik-konflik pertambangan. (4) Implementasi dari pada Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 yang selanjutnya direfisi pada Peraturan Daerah No. J 8 Tahun 2007, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan be1um adanya koordinasi yang baik antara dinas-dinas yang terkait di Kabupaten Nabire. Kata kunci: kebijakan pertambangan, pembangunan daerah, respon masyarak:at

The tropical forest ofTopo in Uwapa District, ofNabire Regency's in Jane 74 Km is rich with gold bearing. Because of this natural resource in this area, hundreds of people from different communities have been excavating the gold for the last few years. As a consequence of the corning people, the excavation area becomes we11-disorganized Besides, most of the gold-miners are difficult to be managed and organized by the local government on district level On the other side, the existing of Undang-undang No. 21 Tah1m 200 I gives opportunity for Province of Papua to organize and regulate towards one of the issues. i.e. in management of local environment. Environmental management needs a great concern since there is on going massive exploitation on the natural resource. As a following response on the massive exploitation, the local government on district level issued Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 about managing. arranging. controJling, and monitoring of gold mining activities. Based on this background, the author conducts a research with a purpose to observe the policies implementation that are conducted by the local government on district level concerning on gold mining activities in Topo - Lane 74 Km. It is also to observe the communities' responses about the existing policies and some efforts in order to implement the policies in the field In this field research, the author uses the combination of descriptive and qualitative research method. Some reasons using the method is first, data for the research is much more qualitative. Second, traditional mining activities are a long process of social transfonnation. Tools for gathering data uses direct observation,. interview, and documentation. Gathered data is being analyzed and arranged and develops into (1) a study of powers' relation in deciding the policies about mining activities in Topo where should be involved stakeholders' participation and communities' response concerning with management of gold mining activities. (2) These two elements should present worth values such as equality, justice, and legitimation. The results of field research show as follows ( 1) until now gold mining activities is stiJJ conducted traditionally by using plain tools, such as crowbar or shovel, and semi-mechanic tools, such as a set of pump. (2) The process of the policy making on mining activities is not involved all stakeholders who have interest in the issue. The existed policy is proposed and completed by of Nabire Regency. (3) An approach by compensating money for land or plants used by gold miners is unable to create a solution to mining conflicts. (4) Implementation of Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2003 that is followed with Peraturan Dareah No. 18 Tahun 2007 has not worked properly. Some points of contents of the regulation are considered aggrieving local community. It shows that the making process of the regulation did not accommodate or involve whole elements of the community or stakeholders so that the implementation is stiJJ unfulfilled the conditions as acquired by the local communities as the gold miners. Key words: mining policy, local development, community's response

Kata Kunci : kebijakan pertambangan, pembangunan daerah, respon masyarakat