Kebijakan Formulasi Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta

VINANDITA NUR I, Sri WiyantiEddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan terkait korupsi di sektor swasta yang ada di Indonesia, baik di masa sekarang atau pun di masa yang akan datang dan untuk memformulasikan pengaturan korupsi di sektor swasta yang cocok di Indonesia, dan jika diterapkan akan membantu menekan peningkatan angka korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dengan metode pendekatan undang- undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitati deskriptif dan preskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan adalah dalam pengaturan terkait korupsi di sektor swasta pada masa sekarang konsep korupsi di sektor swasta berbeda dengan korupsi di sektor publik, dalam korupsi di sektor swasta tidak ada unsur kerugian Negara dan hanya berlaku bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan.Pengaturannya dapat ditemukan dalam United Nation Convention against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Tindak Pidana Suap (UU No.11 Tahun 1980) dan Undang-Undang PerbankanUU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 dan KUHP. Konsep korupsi di sektor swasta berbeda dengan korupsi di sektor publik, dalam korupsi di sektor swasta tidak ada unsur kerugian Negara dan hanya berlaku bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan. Sedangkan pengaturan korupsi di sektor swasta di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam RUU Tipikor. Konsep formulasinya bisa mencontoh seperti di Singapura dan Belanda dan bisa langsung disisipkan ke dalam peraturan yang sudah ada yaitu UU No.31 Tahun 1999. Tentunya dengan memperhatikan hukum acara yang cocok diberlakukan.

The purpose of this research is to determine regulatory policies related to corruption in the private sector in Indonesia, both now and in the future and to formulate regulation of corruption in the private sector that are suitable in Indonesia, and if implemented will help reducing corruption in Indonesia. This is a normative legal research based on secondary data with the method of law approach, comparative approach, and conceptual approach. The analytical method that used in this study is qualitative descriptive and prescriptive analysis. The results, obtained in the research conducted, are in the current regulation of corruption in the private sector in the concept of corruption in the private sector in contrast to corruption in the public sector, in corruption in the private sector there is no element of state losses and only applies to economic and trade activities.Regulation about private sector corruption can be found in Articles 21 and 22 of UNCAC, in Bribery Act (UU No.11 Tahun 1980), in Banking Act (UU No.7 Tahun 192 jo. UU No.10 Tahun 1998) and in Penal Code. The concept of corruption in the private sector is different from corruption in the public sector, in corruption in the private sector there is no element of state loss and only applies to economic and trade activities. Whereas future regulation of corruption in the private sector can be found in the Draft reform of eradicating Corruption. This research then found several recommendations regarding of regulation of corruption in the private sector in the future, namely by revising the Law on the Eradication of Corruption Crimes and including the regulation of corruption in the private sector so that it can be implemented well in the future and the concept of formulation can imitate settings such as those in Singapore and the Netherlands.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Korupsi, di Korupsi Sektor Swasta.