ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK DI DKI JAKARTA

SRI UTAMI GAYATRI, Prof.Dr.M.Baiquni,MA;Prod.Dr.Muhadjir Darwin MPA

2019 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Seiring pertumbuhan populasi penduduk dan meningkatnya daya beli, volume sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sudah mencapai 6.500 hingga 7.500 ton per hari. Di saat yang bersamaan juga kebutuhan terhadap energi pun semakin meningkat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2011 sudah menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) 2012-2032 untuk mengelolah sampah menjadi listrik atau waste to energy (WTE) berupa Intermediate Treatment Facility (ITF). Namun demikian, hingga kini belum ada ITF yang beroperasi. Pada 2018, satu ITF di Sunter mulai dibangun, dan ditargetkan selesai pembangunan pada 2021. Untuk mengurai lambannya realisasi RISPS tersebut, peneliti menggunakan analisa jejaring kebijakan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengidentifikasi permasalahan aktor dan hubungan antar-aktor yang menghambat percepatan pembangunan WTE; 2) Menganalisa belief system jejaring kebijakan pembangunan dan pengelolaan WTE; 3) Mengeksplorasi strategi dan reformulasi jejaring kebijakan untuk percepatan pembangunan WTE. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualititaif studi kasus secara intrinsik. Metode penelitian pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke tempat pengelolaan sampah, wawancara mendalam (in depth interview) para aktor, penelusuran website, dan studi literatur serta perundangan. Data, setelah melalui proses pemilahan dan reduksi, kemudian dianalisa dengan metode interpretasi dan triangulasi, untuk kemudian diambil kesimpulan. Penelitian ini berjalan dengan empat tahap. Tahap pertama memetakan persoalan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Tahap kedua mengeksplorasi kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi. Tahap ketiga, mengupas jejaring kebijakan pengelolaan sampah menjadi energi. Tahap keempat, merefleksikan formulasi jejaring kebijakan, dan mereformulasikan jejaring kebijakan untuk pembangunan WTE ke depan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor penghambat percepatan pembangunan WTE adalah (1) pendekatan kekuasaan cenderung digunakan pemerintah dalam membangun hubungan dengan aktor lain; (2) dalam penentuan tarif (tipping fee dan feed in tariff) aktor masih terjebak pada kepentingan sektoral; (3) aktor belum memiliki standar yang sama dalam kebijakan penentuan teknologi yang akan digunakan; dan (4) regulasi belum terintegrasi sehingga sering dianggap tidak visible secara bisnis. Kelima faktor penghambat itu dikarenakan belum terciptanya harmoni belief system antar aktor dan strategi aktor yang cenderung terjebak pada core belief. Untuk percepatan pembangunan WTE ke depan diperlukan reformulasi jejaring kebijakan, yang didalamnya terdapat inovasi kebijakan yang memadai, strategi aktor dan agenda setting.

As the urban population continues to grow and its buying power increases the waste volume that Jakarta, DKI province produces also increases, amounting to 6,500 – 7,500 tones a day, and accordingly the demand for energy. In 2011 the provincial government of DKI Jakarta (Pemprov) has developed a Waste Management System Master Plan (RISPS) 2012 – 2032 to convert Waste to Energy (WTE) by Intermediate Treatment Facility (ITF). However, there has not been one in operation to date. In 2018, one ITF construction was begun and expected to be completed by 2021. In order to resolve this sluggish process of realizing the RISPS, this research has been conducted using the policy network analysis. This research aims to: 1) Identify the problems of actors and relationship between actors that delaying the process of WTE development; 2) Analyze the belief system of development and WTE management policy; 3) Explore strategy and reformulate the policy network for WTE development acceleration. This research was conducted with case studies approach intrinsically. Data gathering methods were obtained by direct observation at waste disposal sites, in depth interviews with actors, websites, and literature studies including regulations. After the selection and reduction process, the data is analyzed and intepreted using triangulation methods, then produced into a result summary. There are 4 steps performed in this research: 1) mapping out the waste management problems in Jakarta, DKI. 2) explore existing policies related to WTE. 3) elaborate the WTE policy network. 4) formulate policy network and re-formulate policy network for future WTE development. The result of the analysis shows that (1) the main disruptions to the WTE development acceleration process is the government tends to misuse its power in building relationship with other actors; (2) these actors are often caught in sectoral, conflicting interests when determining tariffs (tipping fee and feed in tariff). (3) there is no technological standard used among all actors. (4) unintegrated regulations are seen as not viable from a business perspective. These 4 factors are causing disruptions and delay since there is no common belief system among the actors, and actors strategies that tend to get stuck on the core belief. Therefore, a reform in the policy network is well needed in order to create a better WTE development acceleration program through adequate policy innovation, actors strategies and agenda setting.

Kata Kunci : sampah, listrik, sampah menjadi listrik, aktor, jejaring kebijakan