KEDUDUKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PEMBIAYAAN OLEH BANK (STUDI KASUS PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk)

AGUS FADJAR VEBHLIN, Taufiq El Rahman, S. H., M. Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan surat pengakuan hutang (SPH) yang dibuat sebagai perjanjian kredit (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk). Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena Surat Pengakuan Hutang adalah pernyataan hutang sepihak oleh debitur kepada kreditur dan bukan merupakan perjanjian, sedangkan pada peraturannya pembiayaan oleh Bank diwajibkan dengan perjanjian tertulis. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Surat Pengakuan Hutang yang dijadikan Perjanjian Kredit. Pengumpulan data secara empiris dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan mengenai bentuk pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang yang dijadikan Perjanjian Pokok, dan kemudian menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan menetapkan responden berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Responden dalam penelitian ini melibatkan karyawan PT Bank BRI dan narasumber akademisi Fakultas Hukum UGM. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Surat Pengakuan Hutang yang dijadikan Perjanjian Kredit memenuhi kualifikasi dan dapat dikatakan sebagai perjanjian karena adanya penawaran dan penerimaan yang melahirkan persesuaian kehendak. Pada pemberian kreditnya, PT Bank BRI juga tidak menyalahi aturan cara pemberian kredit yang berlaku.

The main purpose of this research is to ascertain the background and implementation of debt recognition letter (Surat Pengakuan Hutang) made as a credit agreement (case study of PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk). This matter is interesting to study as debt recognition deed is a unilateral statement of debt made by the debtor to the creditor and is not a formal agreement. The type of research used is empirical juridical, using interviews to obtain data. The juridical method is used to analyze various laws and regulations related to debt recognition letter which is used as credit agreement. Empirical data collection is carried out by conducting a field visit regarding the form of implementation of the debt recognition letter made as the principal agreement, and then associating the applicable legal norms by assigning respondents based on established criteria. Respondents in this study involves employees of PT Bank BRI and academics from the UGM Faculty of Law. The research found that the debt recognition letter used as credit agreement fulfilled the qualifications and could be considered as agreement, as there is element of offer and acceptance that yield common will. In handing out loans, PT Bank BRI does not violate any applicable regulations regarding lending.

Kata Kunci : SPH, Perjanjian Kredit, Bank, credit agreement, bank