"Tinjauan Kritis atas Penyitaan yang Dilakukan Jurusita Pajak Terhadap Barang Milik (Mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang telah mengalami Pailit dan/ atau Pembubaran"

MARTIN S TJAHJADI, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak terhadap barang milik (mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang telah mengalami pailit dan/ atau pembubaran telah benar dan sah atau tidak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan/ atau UU Kepailitan dan PKPU; mengetahui dan mengkaji tanggung jawab Direksi, Komisaris dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dibandingkan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; serta mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan (mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang telah mengalami pailit dan/ atau pembubaran terhadap penyitaan barang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis empiris, yakni kombinasi antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melalui wawancara dengan akademisi maupun praktisi hukum, khususnya dalam kapasitas mereka sebagai Narasumber yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penulisan tesis ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan akademisi maupun praktisi hukum, khususnya dalam kapasitas mereka sebagai Responden. Berdasarkan hasil penelitian Penulis dalam tesis ini, Penulis berkesimpulan bahwa penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak terhadap barang milik (mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang telah mengalami pailit dan/ atau pembubaran adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan/ atau UU Kepailitan dan PKPU. Konsep tanggung jawab Direksi, Komisaris dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas menurut UU PT dengan UU KUP memiliki perbedaan satu sama lain namun tidak memiliki pertentangan norma. Pertanggungjawaban pribadi-renteng terhadap Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham menurut UU PT dilakukan dalam rangka memenuhi kerugian Perseroan sedangkan menurut UU KUP dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban/ utang pajak. Upaya hukum yang dapat dilakukan (mantan) Direksi, Komisaris, dan/ atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang telah mengalami pailit dan/ atau pembubaran terhadap penyitaan barang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, namun menurut Penulis upaya hukum yang paling tepat adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

The purpose of this study is to know and review the seizures carried out by the Tax Bailiff on the property of (former) Directors, Commissioners, and/or Shareholders of Limited Liability Companies that have gone bankrupt and/or liquidation are correct and valid or not according to statutory provisions in the field of Taxation and/or Bankruptcy and PKPU Laws; know and review the responsibilities of the Board of Directors, Commissioners and/or Shareholders of the Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law compared to the Law on General Provisions and Tax Procedures; and knowing and reviewing legal remedies that can be carried out by (former) of Directors, Commissioners, and/or Shareholders of Limited Liability Companies that have gone bankrupt and/or liquidation of goods confiscated by the Tax Bailiff. This study uses a form of empirical juridical research, namely a combination of library research with field research. Library research was obtained from secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and through interviews with academics and legal practitioners, especially in their capacity as resource persons who have close links with legal issues studied in writing this thesis, while field research was obtained from data primary through interviews with academics and legal practitioners, especially in their capacity as respondents. Based on the results of the author's research in this thesis, the author concludes that the confiscation done by the Tax Bailiff on the property (former) of the Directors, Commissioners, and/or Shareholders of the Limited Liability Company that has been bankrupt and/or liquidation is true and valid according to statutory provisions invitation in the field of Taxation and/or Bankruptcy and PKPU Laws. The concept of the responsibilities of the Board of Directors, Commissioners and/or Shareholders of Limited Liability Companies according to Limited Liability Company Law and UU KUP have differences from one another but do not have a norm conflict. Joint liability to the Directors, Commissioners, and/or Shareholders according to Limited Liability Company Law is carried out in order to fulfill the Company's losses while according to UU KUP is carried out in order to fulfill tax obligations/debts. Legal remedies that can be performed (ex) Directors, Commissioners, and/or the Limited Liability Company Shareholders who have gone bankrupt and/or liquidation of the confiscation of goods carried out by the Tax Bailiff is by filing a civil suit to the District Court, state administrative lawsuit to the State Administrative Court or filing a claim to the Tax Court, but

Kata Kunci : Penyitaan, Sita, Jurusita Pajak, Barang, Mantan, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Perseroan, Perseroan Terbatas, Pailit, Kepailitan, Pembubaran.