PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM KEPADA CALON PENDIRI KOPERASI (Studi Kasus Pendirian Koperasi di Kabupaten Banjarnegara)

DWI SATRIANI BEGI M, Irna Nurhayati, , S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan pelayanan hukum kepada calon pendiri koperasi yang masih sangat kurang serta untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di Kabupaten Banjarnegara atas penyusunan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode kajian kepustakaan dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Peran NPAK dalam memberikan pelayanan hukum kepada calon pendiri koperasi masih sangat kurang karena (1) Landasan hukum NPAK yang sifatnya himbauan hanya diatur dalam Keputusan Menteri KUKM dan belum diatur dalam UU Perkoperasian sehingga tidak sinkron dengan UUJN, Ketidaksesuaian nominal honorarium pembuatan akta perkoperasian sehingga implementasi pelayanan hukum yang diberikan masih tergantung pada motivasi masing-masing Notaris, Adanya inovasi SISMINBHKOP menyulitkan NPAK yang diharuskan memiliki kode akses, (2) Hambatan yang dialami NPAK yaitu klien tidak memenuhi syarat formal dalam pembuatan akta perkoperasian, Keterbatasan waktu dalam memberikan pelayanan hukum mengingat beban kesibukan dan tugas Notaris, Kesalahan penulisan sehingga adanya renvoi, Kesalahan dalam komputerisasi online, Pengeluaran ekstra untuk biaya internet untuk operasional kantor notaris.

This study aims to identify and understand the role of the Notary Deed Cooperative (NPAK) in Banjarnegara in providing legal services to prospective founders of the cooperative were still lacking and to know and understand the barriers faced by Notary Deed Cooperative (NPAK) in Banjarnegara for the preparation of and ratification of the Deed of Establishment of Cooperative. This study is a descriptive empirical research using secondary data and primary data. Secondary data were obtained from the research literature with the study of literature and methods of data collection tools such as document study. The primary data obtained directly from the field through interviews with data collection tools such as guidelines for the interview. Data were analyzed qualitatively. The results of the research role of NPAK in providing legal services to prospective founders of the cooperative is still lacking because (1) The legal basis NPAK that its appeal is only regulated in Decree KUKM and have not been regulated in the Law on Cooperatives so out of sync with UUJN, Incompatibility nominal honorarium deed cooperatives so that implementation of the legal services provided is still dependent on the motivation of each Notary, existence of innovation SISMINBHKOP complicate NPAK are required to have an access code, (2) Barriers experienced NPAK that the client does not meet the formal requirements in deed cooperatives, limited time in providing legal services to remember load bustle and duties Notaries, Error writing that their renvoi, errors in the computerized online,Extra expenses for operational costs for the notary's office.

Kata Kunci : Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), pendirian badan hukum koperasi, SISMINBHKOP, hambatan penyusunan dan pengesahan akta