Ekonomi Politik Pemerintah terhadap Perusahaan Multinasional di Era Jokowi

FARHAN ALAM, Dr. R.B. ABDUL GAFFAR KARIM, S.I.P., M.A.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Artikel ini membahas upaya negara berkembang untuk menghindari ketergantungan dalam hubungan antara negara berkembang dan perusahaan multinasional (PMN). Kaum Neo-Marx dengan teori ketergantungannya menganggap bahwa PMN adalah bagian dari kepentingan negara kapitalis pusat di negara berkembang. Oleh karena itu, PMN cenderung membuat negara berkembang bergantung pada dirinya. Kasus pengelolaan investasi PMN di Indonesia dalam pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa negara berkembang jika memiliki daya tawar yang cukup kuat maka dapat melakukan negosiasi dengan PMN. Dengan menggunakan penelitian pustaka, artikel ini mengumpulkan dalam bentuk data sekunder dan argumen pemerintah terhadap fenomena PMN melalui media massa dan dokumen pemerintah. Indonesia melalui stabilitas ekonomi dan politik berupaya untuk meningkatkan posisi tawar sehingga akan terjadi kompetisi yang adil diantara PMN untuk berinvestasi. Hasil dari peningkatan daya tawar ini adalah hubungan yang lebih seimbang antara negara dengan PMN. Keseimbangan hubungan menjadikan kepentingan negara berkembang dan PMN dapat saling beriringan tanpa adanya pihak yang mendominasi. Ini menunjukkan pada kita bahwa ketergantungan dapat dihindari apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar negara berkembang.

This article discusses the efforts of developing countries to avoid dependence on relations between developing countries and multinational corporations (MNCs). The Neo-Marxists with their dependency theory assume that MNC is part of the interests of the central capitalist state in developing countries. Therefore, MNC tends to make developing countries depend on them. The case of managing MNC investment in Indonesia in the Jokowi government shows that developing countries can be more independent and negotiate with MNC if the country has bargaining power. By using desk study, this article collects data in the form of secondary data and arguments used by the government in the period of Jokowi's administration through mass media and official government documents in response to the MNC phenomenon. Indonesia through economic and political stability tends to increase bargaining power so that there will occur fair competion between MNCs to invest. The result of this increased bargaining power is a more balanced relationship between the state and MNC. The balance of relations makes the interests of developing countries and MNC can go hand in hand without any of the parties dominating. It shows us that dependency can be avoided if government has ability to increase bargaining position of the developing country.

Kata Kunci : Multinational corporations, dependency, investation