The Struggle for Hegemony: People's Action Party and their Strategies in Singapore 2015 General Election
LIYA RIZQIYA ARMINA, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A.(IR)
2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALMeluasnya gagasan yang berasumsi bahwa demokrasi Barat adalah bentuk pemerintahan terbaik telah memunculkan kesalahpahaman terhadap negara-negara yang memiliki sistem partai dominan. Banyak yang menuding bahwa sistem tersebut tidak demokratis ketika demokrasi multi-partai diimplementasikan dan pihak oposisi diberikan peluang yang adil untuk mengikuti pemilihan umum berkala yang dilaksanakan secara demokratis. Dapat diartikan bahwa ketika hanya ada satu partai yang secara tunggal menduduki pemerintahan dalam waktu lama, maka hal itu dikarenakan masyarakat yang terus menerus memilih partai tersebut dalam pemilihan umum, meskipun adanya pilihan alternatif. Hal ini merupakan bentuk manifestasi prinsip demokrasi itu sendiri. Singapura adalah contoh negara yang memiliki sejarah panjang dengan sistem partai dominan dimana hanya ada satu partai yang memimpin pemerintahan selama hampir enam dekade. Parti Tindakan Rakyat atau People's Action Party (PAP) telah menjadi partai yang berkuasa di politk Singapura dan menempati lebih dari 90% kursi Parlemen sampai saat ini. Meski masih mempertahankan hegemoninya, PAP sempat mengalami penurunan yang bertahap pada kinerja elektoral mereka dan mencapai titik terburuk pada pemilihan umum Singapura tahun 2011. Tren ini pun menimbulkan prediksi bahwa hegemoni PAP akan berakhir. Akan tetapi, pada pemilihan umum Singapura tahun 2015, PAP kembali dengan kemenangan yang drastis. Dengan kenaikan suara hampir 10%, PAP juga mencetak kinerja elektoral terbaiknya sejak tahun 2001. Skripsi ini menginvestagasi strategi kampanye yang dicanangkan PAP untuk memenangkan pemilihan umum Singapore tahun 2015 dan mempertahankan hegemoni mereka. Dengan menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci, tesis ini akan berfokus pada peran penting PAP dan ideologi-ideologi yang mereka ciptakan pada masa awal kemerdekaan Singapura dengan keberlanjutkan hegemoni partai tersebut di Singapura.
The spreading notion that assumes Western's idea of democracy as the most ideal form of government has resulted in a prevailing misunderstanding against countries with one-party dominant system. Many accuses the system to be nondemocratic when multi-party democracy is implemented and oppositions are given a fair chance to contest in periodical fair elections. Meaning, the persistence of one party as the sole ruling government is because the public keeps voting for them in elections despite the existence of political alternatives, which is the manifestation of the democratic principle itself. Singapore is an example of country with a long history of one-party dominant system with only a single party ruling the government for almost six decades. People's Action Party (PAP) has been the hegemon party in Singapore politics and constitutes more than 90% of the Parliament seats until today. Despite securing their hegemony, the party had experience a gradual decline of electoral performance that reached its worst in Singapore 2011 general election. The trend birthed out the prediction that PAP's hegemony was going to end. Nevertheless, in Singapore 2015 general election, the party came back with a drastic victory with increase of almost 10% vote shares and their best electoral performance since 2001. This thesis investigates PAP's campaign strategy in winning the 2015 Singapore general election and further, perpetuate their hegemony. Using Antonio Gramsci's theory of hegemony, this thesis focuses on PAP's prominent role and the ideologies they constructed during the early post-independence era of Singapore to the perpetuation of the party's hegemony in the country.
Kata Kunci : Singapore, People's Action Party, Gramsci, hegemony, one-party dominant system, democracy, political party, election.