IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMASI STRUKTURAL 'WOMENOMICS' DI JEPANG DARI PERSPEKTIF FEMINISME LIBERAL

Siti Khotimah, Drs. Usmar Salam, MIS

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini membahas mengenai kebijakan reformasi struktural Womenomics yang telah diberlakukan sejak 2013 pada pemerintahan kedua PM Shinzo Abe. Womenomics bertujuan untuk menginklusikan perempuan dalam pekerjaan publik, dalam rangka mengatasi stagnansi ekonomi dan krisis demografi. Menggunakan perspektif feminisme liberal, skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan yang sangat emansipatoris namun dicetuskan oleh pemerintahan konservatif hasil koalisi Liberal Democratic Party (LDP) dan Komeito. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 'desk study' melalui penelusuran referensi yang relevan, serta wawancara dengan tipe 'open-ended interview'. Dari penelitian ditemukan bahwa negara yang dibayangkan oleh feminisme liberal sebagai entitas yang netral, telah memberikan aksi afrmasi terhadap perempuan untuk dapat memasuki sektor pekerjaan publik. Aksi afirmasi yang dimaskud dibuktikan dengan tiga hal yaitu: Hukum Promosi Pemberdayaan Perempuan (Josei Katsuyaku Suishin Ho), amandemen undang-undang perpajakan, serta kampanye Ikumen. Sayangnya, pemerintah bermain dalam dua kaki yang menjadi hambatan bagi implementasi Womenomics. Pemerintah memberikan aksi afirmasi dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari kaum fuyuuso serta menjadikannya sebagai alat diplomasi internasional dalam konteks penghargaan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, pemerintah koalisi tetap menjaga kepentingan basis massa konservatifnya. Hal tersebut terlihat dalam kasus stagnansi dual-sektor pekerjaan yang secara sistematis tetap menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak diuntungkan. Feminisme liberal melihat pentingnya representasi politik perempuan untuk mereformasi dual-sektor pekerjaan tersebut sehingga implementasi Womenomics semakin baik.

This thesis discusses the Womenomics structural reform policy which has been implemented since 2013 by PM Shinzo Abe's second government. Womenomics aims to include women in public work, in order to overcome national's economic stagnation and demographic crisis. Using the perspective of liberal feminism, this thesis analyzes how the implementation of highly emancipatory policy which was initiated by a conservative coalition of the Liberal Democratic Party (LDP) and Komeito. The method used in this thesis are literature study (desk study) through relevant references, and interviews (open-ended type). From the research it is found that country as a neutral entity for liberal feminism, has provided affirmative action to women. It is proven by the existence of the Law on Promotion of Women's Empowerment (Josei Katsuyaku Suishin Ho), amendments to taxation laws, and Ikumen campaigns. Unfortunately, the obscurity of the government's behavior creates obstacle to the implementation of Womenomics. The government provides affirmative action to gain political support from the fuyuuso people (swing voters), and make it an instrument of international diplomacy in women's rights issue. Nonetheless, the coalition government maintains the interest of its conservative mass base. It can be seen clearly in the case of dual - sector of job's stagnation which systematically places women as disadvantaged workers. Liberal feminism believes the urgency of women's political representation in reforming the current situation, thus the implementation would be more effective.

Kata Kunci : Aksi afirmasi, Feminisme liberal, Jepang, Womenomics.