Cross-Strait Service Trade Agreement between Taiwan and China: Examining the Political Economy Considerations behind Taiwan's Controversial Decision

TIARA ANGELICA S, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Perjanjian Perdagangan Layanan Lintas Selat (Cross-Strait Service Trade Agreement / CSSTA) adalah tonggak bersejarah dalam hubungan yang kontroversial antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik China di Taiwan, yang diharapkan dapat meningkatkan surplus perdagangan bilateral dan liberalisasi perdagangan jasa. Namun, penandatanganan dan ratifikasi perjanjian tersebut telah menemui penentangan yang signifikan dari unsur-unsur domestik di Taiwan karena dampak sosial dan politik yang negatif dari perjanjian tersebut terhadap keamanan nasional dan kemandirian ekonomi. Namun demikian, pemerintah Taiwan yang dipimpin oleh Partai Nasionalis China / Kuomintang (KMT) bersikeras untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut melalui keputusan yang tidak demokratis dan secara hukum-dapat diperdebatkan, mendorong reaksi domestik besar-besaran terhadap partai yang berkuasa sementara manfaat ekonomi yang diharapkan memiliki tetap dipertanyakan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa KMT setuju untuk menandatangani dan meratifikasi CSSTA dalam keputusan antidemokratis yang mengejutkan. Studi ini menemukan bahwa pemerintahan KMT secara politis condong ke arah pro-unifikasi sementara tidak peka terhadap fakta bahwa manfaat ekonomi, jika dilihat dari perspektif kemandirian ekonomi Taiwan secara keseluruhan, tidak cukup. Berdasarkan analisis faktor-faktor dari situasi domestik Taiwan serta situasi domestik Cina, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa CSSTA tidak seharusnya layak secara ekonomi. Faktor-faktor yang diperiksa termasuk ketidakmampuan penyedia layanan Taiwan yang mengarah pada keuntungan yang kurang komparatif untuk Taiwan, kompetisi asimetris antara Cina dan Taiwan karena ketergantungan ekonomi Taiwan yang semakin meningkat, nasionalisme ekonomi dan proteksionisme lokal di Tiongkok, ketidakefektifan Kantor Urusan Taiwan (TAO) di Cina, serta aliran dana yang bermasalah dari China dan perusahaan Taiwan yang berbasis di China yang telah menyebabkan kerusakan pada struktur ekonomi domestik Taiwan. Dengan demikian, penandatanganan dan ratifikasi CSSTA, pada dasarnya, lebih banyak kemitraan politik daripada altruisme ekonomi dalam sifatnya, yang melibatkan politik tingkat tinggi yang mendorong pengambilan keputusan yang terburu-buru dan salah perhitungan oposisi dan kenyataan yang dialami oleh publik domestik.

The Cross-Strait Service Trade Agreement (CSSTA) is a historic milestone in the contentious relations between the People's Republic of China and the Republic of China on Taiwan, which was expected to boost bilateral trade surplus and the liberalization of trade in services. However, the signing and ratification of the treaty have met significant opposition from domestic elements in Taiwan due to the potentially negative social and political impacts of the treaty to the national security and economic independence. Nevertheless, the government of Taiwan which was led by the Chinese Nationalist Party/Kuomintang (KMT) insisted on signing and ratifying the treaty through an undemocratic and legally-disputable decision, prompting a massive domestic backlash against the ruling party while the expected economic benefits have remained questionable. The aim of this thesis is to answer the question of why the KMT agreed to sign and ratify the CSSTA in a surprising antidemocratic decision. The study found that the KMT administration is biased politically toward pro-unification while not being perceptive to the fact that the economical benefits, when viewed from the perspective of Taiwanese economical independence as a whole, are not sufficient. Based on the analysis of factors from Taiwanese domestic situation as well as Chinese domestic situation, the study also concluded that the CSSTA is not supposed to be viable economically. Factors examined include the incapability of Taiwanese service providers which leads to less comparative advantages for Taiwan, the asymmetric competition between China and Taiwan due to Taiwanese growing economic dependence, the economic nationalism and local protectionism in China, the ineffectiveness of the Taiwan Affairs Office (TAO) in China, as well as the problematic inflows of funds from China and China-based Taiwanese company which has caused damages to Taiwan's domestic economic structure. Thus, the signing and ratification of the CSSTA are, in essence, more political partnership than economic altruism in its nature, which involves high-level politicking that pushed forward hasty decision-making and miscalculation of the opposition and the reality experienced by the domestic public.

Kata Kunci : Cross-Straits Relations, Cross-Strait Service Trade Agreement (CSSTA), Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)