Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Best Practice Pada Pemerintah Daerah DIY

TOPAZ MARDIARTO, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil penilaian atas evaluasi sistem akuntabilitas yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Pemerintah Daerah DIY selama 3 tahun terakhir menjadi daerah dengan nilai tertinggi sehingga dijadikan sebagai acuan bagi daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan best practice pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Daerah DIY untuk dapat dimanfaatkan bagi daerah/institusi lain. Informan penelitian ini ialah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah DIY meliputi Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi serta evaluator dari Kementerian PAN dan RB. Teori yang digunakan yaitu teori logic model untuk menganalisis perencanaan kinerja serta teori 4 kuadran Friedman untuk menganalisis pengukuran kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang baik harus dimulai dari unsur perencanaan yang baik. Sistem perencanaan setidaknya memenuhi kriteria berorientasi hasil, keselarasan, keterkaitan sebab-akibat (causality) dan sinergitas (alignment). Setiap kinerja yang ditetapkan juga harus memiliki indikator agar dapat diukur pencapaiannya. Dalam sistem pengukuran yang baik, setiap pengukuran indikator harus dapat ditampilkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk menunjang keseluruhan sistem akuntabilitas gunakan inovasi yang bersifat e-government untuk mempermudah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

The accountability of Local Government performance in Indonesia is low. This fact is based on the accountability system evaluation result conducted by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB). Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) Local Government in the last three years has become a region with the highest mark so that it becomes a reference for another region. The aim of this research is to formulate the best practice in the implementation of accountability system of government institution performance in DIY Local Government in order to be utilized by another region/institution. The informants of this research were those directly involved in the implementation of performance accountability systems in DIY Local Government comprising of Bappeda (Development Planning Board), Inspectorate, Organization Agency, and evaluator Kemenpan RB. Theory employed in this research is logic model theory to analyze performance planning and Friedman four quadrants to analyze performance measurement. The research result shows that a good performance accountability system must start from a good planning element. Planning system at least fulfill result oriented, alignment, interrelated causality, and synergetic criteria. Every constituted performance must have an indicator in order to be able to measure the achievement. In a good measuring system, every indicator must be able to be shown and accounted for to the society. To support the overall accountability system, e-government innovation must be used to facilitate implementation, monitoring, and evaluation of activities.

Kata Kunci : Performance Accountability System, Logic Model, Performance Measurement, Innovation