KEBERADAAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DALAM PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

KHAIRIL ANWAR, Ninik Darmini, S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Persekutuan perdata menurut KUHPerdata merupakan badan usaha dan bertujuan untuk membagi keuntungan sedangkan persekutuan perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJNP tidak dijelaskan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik persekutuan perdata Notaris dalam UUJNP serta mengetahui apakah kewajiban merahasiakan protokol Notaris dalam persekutuan perdata dapat dipertahankan. Tidak adanya Notaris yang mendirikan persekutuan perdata Notaris di Indonesia mengindikasikan bahwa terdapat berbagai kendala, baik dari segi pengaturan maupun dari aspek implementasi dari pendirian persekutuan ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Untuk memperoleh pemahaman yang konprehensif, maka diperlukan narasumber yang terdiri dari pemerintah dan beberapa orang akademisi di bidang hukum serta beberapa Notaris yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Hasil penelitian ini mengemukakan beberapa perbedaan karakteristik antara persekutuan perdata dalam UUJNP dengan Persekutuan perdata dalam KUHPerdata diantaranya mengenai pembagian keuntungan dan kewajiban Notaris merahasiakan protokol Notaris. Implikasi perubahan istilah perserikatan perdata Notaris menjadi persekutuan perdata Notaris dalam UUJNP, menjadikan pelaksanaan jabatan Notaris dalam bentuk persekutuan perdata tidak dapat diterapkan. Solusi terbaik bagi permasalahan ini adalah diterbitkannya suatu pengaturan khusus mengenai persekutuan perdata Notaris ini. Notaris yang ingin mendirikan persekutuan perdata nantinya dapat mengacu pada peraturan tersebut.

Civil partnership according to the Civil Code is a business entity and aims to divide profits while civil partnership according to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position hereinafter referred to as UUJNP is not explained further. This study aims to determine the characteristics of the Notary civil partnership in UUJNP and to know whether the obligation to keep the Notary protocol confidential in a civil partnership can be maintained. The absence of a Notary who established a Notary civil partnership in Indonesia indicates that there are various obstacles, both in terms of regulation and aspects of implementation of the establishment of this alliance. This study uses a type of normative juridical research using two approaches, namely: the legislative approach and the conceptual approach. To obtain a comprehensive understanding, a resource person consisting of the government and a number of academics in the field of law and several Notaries are scattered in various places in Indonesia. The results of this study suggest several differences in characteristics between civil partnership in UUJNP and civil partnership in the Civil Code including the distribution of profits and obligations of Notaries to keep the Notary protocol confidential. Implications of the change in the terms of the civil union Notary into a Notary civil partnership in the UUJNP, making the implementation of the position of a Notary in the form of a civil partnership cannot be applied. The best solution to this problem is the issuance of a special arrangement regarding this Notary civil partnership. Notaries who want to establish a civil partnership can later refer to the regulation.

Kata Kunci : Kewajiban, Notaris, Persekutuan Perdata