PENERAPAN AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH "ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD" DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN YANG BERDAMPAK PADA KERUGIAN

JANWARUDDIN, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hun.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) penerapan ganti rugi sebagai unsur perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sengketa pertanahan (Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Kfm, Putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN.KEFA, Putusan nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Adl). (2) Penerapan konsep ajaran perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berdampak pada kerugian di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis berupa wawancara kepada narasumber yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan persoalan yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Inkonseistensi penerapan ganti rugi terjadi karena ganti rugi dibebankan kepada pihak yang namanya tertulis dalam sertipikat sebagai tergugat dalam sengketa pertanahan. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab menganti kerugian sebagai bentuk pemulihan hak atas tindakannya dikarenakan syarat Pasal 1365 KUHPerdata terbukti secara formil dipersidangan (2) Seharusnya penyelesaian sengketa pertanahan yang didasakan pada perbuatan melawan hukum harus betul-betul diterapkan sesuai Pasal 1365 KUHpedata, Sehingga pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan disertai ganti rugi. Jika putusan hakim menyatakan Badan Pertanahan Nasional telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya ganti rugi bisa diterapkan.

This study aims to find out and analyze : (1) The Application of compensation as an element that violates the law by the government (Onrechtmatige Overheidsdaad) in land disputes (Decree number 09/Pdt.G/2014/PN.Kfm, Decree number 14/PDT.G/2013/PN.KEFA, Decree number 18/Pdt.G/2016/PN.Adl). (2) The Application of the concept of the teaching of actions that violate the law by the government (onrechtmatige overheidsdaad) in settlement of the land disputes that have an impact losses on future. This study is normative juridical research where the research is carried out by using data obtained from secondary data, consisting of basic, secondary and tertiary. The nature of this study uses descriptive research. How to collect data with library studies and field research. Field research conducted by the author is for resource persons who have knowledge relevant to those found by the author. The conclusions obtained from this study are (1) Inconsistency in the application of compensation occurs because compensation is charged to the party whose name is written in the certificate as a defendant in the land dispute. The National Land Agency is responsible for compensating losses as a form of restitution of rights to their action because the Article 1365 of the Civil Code requirement are proven formally in court. (2) The resolution of land disputes that are based on unlawful acts should be actually applied in accordance with Article 1365 of the Civil Code, so that parties who are harmed due to unlawful acts can file a claim with compensation. If the judge's decision states that the National Land Agency has committed an unlawful act, compensation should be applied.

Kata Kunci : Onrechmatigedaad, Dispute, Loss