Organisasi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Korban Pemerkosaan oleh PKBI DIY

TESALONICA VIANA ARIYANTI, Dr. Cornelis Lay, M.A.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Organisasi Masyasrakat Sipil (OMS) merupakan entitas mandiri yang menjalankan peranan penting untuk mengingatkan penguasa terhadap kewajibannya untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak warga negaranya. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY) merupakan OMS yang telah lama berdiri dan memiliki sepak terjang yang tak dapat diragukan lagi dalam menuntut kehadiran negara atas pemenuhan hak kesehatan reproduksi dalam bentuk kebijakan publik. Tulisan ini mendiskusikan bagaimana PKBI DIY berperan dalam perjuangan penjaminan, perlindungan, dna pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan korban perkosaan. Lambannya pengimplementasian di level nasional, akhirnya memunculkan inisiatif dari OMS ini untuk bergerak di level daerah baik sebagai informan struktur negara agar tidak salah mengambil langkah maupun bersama dengan jaringan OMS lainnya membentuk dukungan untuk membangun instrumentasi kebijakan yang pro terhadap hak survivor perkosaan di level daerah. Selain memerankan aktor advokasi, PKBI DIY juga menyusun agenda perubahan budaya hukum hak kesehatan reproduksi dengan mengorganisir dan berstrategi dengan sosialiasi dan pengedukasian ke publik sampai level masyarakat perkampungan di Yogyakarta. Penanaman relawan dan peer educator (PE) menjadi kunci penting untuk mencapai perubahan tersebut. Dari kedua perubahan pada tata laksana dan budaya hukum hak kesehatan reproduksi yang diadvokasikan oleh PKBI DIY ternyata memunculkan tipe atau model organisasi masyarakat sipil yang berbeda dari masa sebelum reformasi. Untuk menjabarkan dan menelaah temuan-temuan tersebut, penulis mengkerangkai skripsi ini dengan teori Model Non Governmental Organisation (NGO) Philip Eldrige yang didukung dengan teori structure of law oleh Roem Topatimasang.

Civil Society Organizations (CSOs) is an independent entity that undertake in important role to remind the authorities about their responsibilities to protect, to guarantee, and to fulfill the right of their citizen. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY) is a CSO which has long been struggling and insisting the state towards the fulfillment of Reproductive Health Right in form of public policy. This research discuss about the way of PKBI DIY take some roles in struggle of guarantee, protection, and fulfillment of reproductive health right of raped woman. The sluggish implementation in national level triggers initiative of this CSO to move in community level as an informations supplier for state in order to prevent them from the misconception of the policy.Moreover, PKBI DIY also establish support with network to formulate policy instrument that pro with the right of raped survivor in regional level. Beside giving a role as advocacy actor, PKBI DIY also arranges the agenda of reproductive health right cultural law change with organizing and making strategies by way of socialization and education from the public to the masyarakat perkampungan in Yogyakarta. The placement of volunteers and peer educators (PE) become the main key to catch that change. From both of changes in implementation and cultural law of reproductive health right that advocated by PKBI DIY, evidently bring out type of civil society organization that different with the pre reformation era. To explain and analyze that findings , researcher makes theoretical frameworks with combining the teory of Non Governmental Organization (NGO) Model by Philip Edlrige and Structure of Law by Roem Topatimasang

Kata Kunci : PKBI DIY, Hak Kesehatan Reproduksi, Perempuan Korban Perkosaan, Organisasi Masyarakat Sipil