Kekuasaan Pendidikan dalam Praktik

ALFATH BAGUS P E I, Nur Azizah, S.I.P., M.Sc.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah universitas nasional pertama yang cikal bakalnya ialah "Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada"; didirikan oleh rakyat Indonesia dengan status universitas swasta/milik rakyat pada tahun 1946 dan menjadi milik pemerintah pada 1949. UGM lahir dari kancah perjuangan nasional dan merupakan simbol bagi Indonesia yang baru saja terbebas dari penjajahan. Dengan itu, UGM berusaha memegang nilai-nilai Pancasila sesuai salah satu jati dirinya: Universitas Pancasila, sehingga, dalam kiprah penelitiannya baik ketika mengungkap kenyataan dan kebenaran; objektivitas dan universitalitas ilmu pengetahuan; pendidikan dan pengajaran serta pengabdian pada masyarakat; semua itu harus padu dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan berbagai masalah di dalam praktik kekuasaan pendidikan di UGM dari tahun 1949 hingga 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Data didapatkan dari wawancara; studi pustaka; telusur arsip, dokumen, dan media. Dalam analisis data, digunakan metode analisis proposisi teoritis dan analisis kronologis waktu mengikuti perubahan rezim untuk memperlihatkan nuansa perbedaan terkait proses pendidikan di UGM dari waktu ke waktu. Untuk menganalisa hubungan kekuasaan dan pendidikan, peneliti menggunakan teori dari H.A.R Tilaar (2009) yang menyebutkan ada empat masalah pendidikan berkaitan dengan kekuasaan, yakni: 1) domestifikasi dan stupidikasi; 2) indoktrinasi; 3) demokrasi dalam pendidikan; dan 4) integrasi sosial. Di saat bersamaan, kita perlu juga mengecek pelaksanaan ideologi Pancasila ke dalam kurikulum yang berlaku. Ada beberapa temuan menarik. Pertama, kekuasaan pendidikan disepanjang sejarahnya belum pernah terlaksana secara baik. Kedua, empat masalah pendidikan berkaitan kekuasaan dinilai tidak akan pernah selesai. Sebab, selalu ada tarik-menarik kepentingan dan hanya mengubah wajah permasalah. Ketiga, Pancasila harus dipahami sebagai ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan, bahwa untuk bisa melakukan praktik kekuasaan pendidikan yang sesungguhnya tanpa meninggalkan jati diri Pancasila, UGM harus mendorong negara mewujudkan Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas) dan berkomitmen untuk melanjutkan program pendidikan yang berorientasi advokatif (Kuliah, Kerja, Nyata; sociopreneurship, dsb). Kata kunci: Kekuasaan dan Pendidikan, UGM, Pancasila.

Universitas Gadjah Mada (UGM) is the first national university, known as "Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada" at started, established by some of Indonesian intellectual with private status in 1946 and became state status in 1949. Presented from the arena of national struggle, and was a symbol for Indonesia freedom from colonialism. Therefore, UGM seeks to realize the values of Pancasila in accordance with their identity: "Universitas Pancasila". So that, in their researchs both in revealing the reality and truth; objectivity and universality of science; education and pedagogics also community service; all must be coherent with Pancasila values. Based on that, this research try to explain various problems in field of power and education in UGM from 1949 to 2018. This research is conducted by qualitative method with case study as a strategy. Datas collected from interviews; literature review; looking for archives, documents, and medias. To analyzes the datas, the researcher used theoretical analysis and chronological analysis by time to time according to regime changes to see study process in UGM. To analyze relationship between power and education, the researcher use the theory of power and education from H.A.R Tilaar (2009) which is said to have four educational problems, namely: 1) domestification and stupidication; 2) indoctrination; 3) democracy in education; and 4) social integration. At the same time, we need to examine the ideological behavior of Pancasila into the applicable curriculum. There are some interesting findings. First, the power of education throughout history has never been done well. Secondly, four issues of education will never be completed. Because, there are always pull and only change the problems. Thirdly, Pancasila must be understood as an ideology, a philosophical system, an ethical system, and a science. This research concludes with the conclusion that to implement real the power of education in practice without abandoning Pancasila values, UGM should encourage the state with National Education Guarantee (Jamdiknas) and commit to advocacy oriented education program (Lecture, Work, Social (KKN); sosiopreneurship etc). Keywords: Power and Education, UGM, Pancasila.

Kata Kunci : Kekuasaan dan Pendidikan, UGM, Pancasila