Perbandingan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda

SHIDQI NOER SALSA, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan mekanisme pengawasan terhadap Notaris di Indonesia dan Belanda, juga menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mekanisme pengawasan Notaris di Indonesia dan di Belanda. Serta menganalisis kelebihan serta kekurangan dari masing-masing bentuk pengawasan terhadap Notaris dari kedua Negara tersebut. Sifat penelitian ini bersifat normatif, karena cara penelitian menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan aturan hukum suatu Negara dengan aturan hukum Negara lain yang mengatur hal yang sama. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, di Indonesia pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang berada dibawah otoritas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan di Belanda, pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang dari Badan Administrasi Independen, yaitu Bureau Financieel Toezicht (Kantor Pengawasan Keuangan) (BFT) yang merupakan regulator integral dan tidak hanya mengawasi keuangan, tetapi juga kualitas dan integritas Notaris. Kedua, penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun jika di Belanda penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran selain dari pelanggaran disipliner merupakan wewenang BFT, tetapi jika ditemukan pelanggaran disiplin (Etika) penjatuhan sanksi merupakan wewenang dari De Kamer voor Het Notariaat (Dewan disiplin untuk Notaris), De Kamer voor Het Notariaat bertindak jika ada pengaduan dari BFT. Ditemukan juga persamaan dalam hal mengenai bentuk organisasi perkumpulan Notaris, di Indonesia maupun di Belanda hanya ada satu organisasi perkumpulan yang diakui oleh Undang-Undang, di Indonesia yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berwenang terhadap pengawasan kode etik, sedangkan di Belanda De Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB). Selain persamaan juga ditemukan perbedaan, diantaranya mengenai bentuk lembaga pengawas, di Belanda tidak terdapat majelis kehormatan, di Belanda pengawasan juga berlaku kepada Notaris Junior, sendangkan di Indonesia tidak terdapat Notaris Junior.

The aim of this research is to know and to analyze the comparison of supervision mechanism to Notary in Indonesia and the Netherlands, also to analyze the advantages and disadvantages of each Notary supervision mechanism in Indonesia and in the Netherlands. And analyze the advantages and disadvantages of each form of oversight of the Notary of both countries. The characteristic of this study is normative, because of the way of study emphasizes the use of secondary data in the form of a written legal norms. The data obtained is processed qualitatively then presented descriptively. The approach used is a comparative approach, which is comparing the rule of law of a State with the rule of law of another State which regulates the same thing. Based on the results of the study, the authors conclude that: first, in Indonesia supervision of Notary is the authority of Notary Supervisory Council and Honorary Council of Notary which is under the authority of the Minister of Justice and Human Rights. While in the Netherlands, the supervision of a Notary is the authority of the Independent Administrative Agency, the Bureau Financieel Toezicht (BFT) which is an integral regulator and not only monitors finances but also the quality and integrity of Notary. Secondly, the imposition of sanctions against the notary who commits the violation is the authority of the Notary Supervisory Council and the Minister of Law and Human Rights. However, if in the Netherlands the sanction of a notary who commits an offense other than a disciplinary offense is the BFT's authority, but if a disciplinary violation of sanctions is found is the authority of De Kamer voor Het Notariaat (Board of Discipline for Notary), De Kamer voor Het Notariaat acts if there is a complaint by BFT. Also found equality in the form of organization of Notary associations, in Indonesia and in the Netherlands there is only one association organization recognized by the Act, in Indonesia namely Indonesian Notary Association (INI) which is authorized to oversee the code of ethics, while in the Netherlands De Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB). In addition to similarities are also found differences, such as the form of supervisory institutions, in the Netherlands there is no honorary board, in the Netherlands supervision also applies to Notary Junior, in Indonesia there is no Junior Notary.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Pengawasan, Notaris, Indonesia dan Belanda