PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGATURAN JALAN TOL (Studi Pada Jalan Tol Trans Jawa Ruas Solo - Kertosono)

NURHADI SUSANTO, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M; Dr. Sulastriyono, SH.M.Si

2018 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji dan menganalisis pentingnya aspek perlindungan lingkungan hidup dalam pengaturan jalan tol dan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup khususnya lingkungan sosial dalam pembangunan jalan tol. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyusun konstruksi hukum perlindungan lingkungan hidup dalam pengaturan jalan tol di masa yang akan datang. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan lokasi pada jalan tol Trans Jawa, ruas Solo-Kertosono. Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer dan sekunder, sedangkan analisis dan konstruksi data dilakukan secara evaluatif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, perlindungan lingkungan hidup merupakan pertimbangan yang wajib diakomodir dalam pengaturan jalan tol dikarenakan pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan hidup karena kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terbatas, berlakunya green constitution, green legislation, serta ditetapkannya Sustanainable Developmen Goals (SDGs). Pengaturan jalan tol seharusnya mengedepankan keadilan, untuk mewujudkan intergenerational equity, sehingga mampu mendukung dan mengendalikan kemanfaatan untuk mewujudkan kepastian perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaanya. Kedua, pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan tol untuk mengantisipasi dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang terjadi harus didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada level citizen power melalui skema citizen partnership, sehingga perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan tol dapat berjalan lebih optimal. Ketiga, Konstruksi hukum di dalam pengaturan jalan tol harus mampu mencegah dan menghentikan ketika perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum jalan tol dinilai akan berdampak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya pembentukan peraturan perundang-undangan pada jalan tol, harus mampu mengakomodir dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis serta ekologis untuk mewujudkan pembangunan jalan tol yang mampu meminimalisir dampak kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Konstruksi tersebut harus didukung dengan perubahan pada pedoman pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia yang mampu mengakomodir paradigma ekosentrisme sebagai asas maupun dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

This study is conducted to study and analyze the importance of environmental protection in the regulation of toll roads and the implementation of environmental protection especially the social environment in the construction of toll roads. This research is also compiles the construction of environmental protection law in future regulation of toll roads. The type of research conducted is both normative and empirical legal research which is located at Trans Java toll road, Solo-Kertosono. The data used in this research are primary and secondary data, while the analysis and construction of data are done evaluatively and prescriptive with a qualitative approach. The results of this research are: First, environmental protection is a consideration that must be accommodated in the regulation of toll roads due to the consideration of the preservation of environmental functions due to the limited carrying capacity and limited environmental capacity, the enactment of green constitution, green legislation, and the enactment of Sustanainable Developmen Goals (SDGs). The regulation of toll roads should prioritize justice, to realize intergenerational equity, so as to support and control the benefits to realize the certainty of environmental protection in the implementation. Second, the implementation of environmental protection in the construction of toll roads in order to anticipate the impact of damage to the environment and social environment that occurs should be supported by increasing public participation at the level of citizen power through the scheme of citizen partnership, so that environmental protection in the construction of toll roads can run more optimally. Third, the construction of the law in the regulation of toll roads should be able to prevent and stop when the formulation of planning policies and the preparation of general planning of toll roads is assessed will have an impact on environmental damage. Furthermore, the formulation of legislation on toll roads should be able to accommodate basic philosophical, sociological, juridical and ecological considerations to realize the development of toll roads that can minimize the environmental damage impact in the long term. The construction should be supported by changes to the guidelines for the formulation of legislation in Indonesia that is able to accommodate the ecocentrism paradigm as the basis and the basis for the drafting of legislation.

Kata Kunci : Perlindungan lingkungan hidup, Pengaturan jalan tol, Ekosentrisme