ANALISIS YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.03/2015 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP PEMEGANG SAHAM BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS PADA PT BPR UGM)

LUBNA FAIQOTUL 'ULA, Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini memiliki dua (2) tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi praktik di lapangan dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi pemegang saham BPR terkait larangan distribusi laba yang diamanatkan oleh Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini adalah sebuah penulisan hukum yang menggabungkan metode yuridis dan metode emperis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi praktik di lapangan dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya berdasarkan pada Peraturan OJK, tetapi juga menggunakan Peraturan OJK lainnya yang menunjang ketentuan tersebut. Larangan distribusi laba bagi BPR yang belum memenuhi KPMM BPR tidak mengurangi perlindungan hukum pemegang saham BPR.

This study has two goals, the first is to determine the condition of the practice on society in terms of KPMM provision and minimum main capital which done by Rural Banks. The second is to determine the implementation of legal protection for the Rural Bank's shareholders due to provit distribution prohibition mandated by OJK Rule Number 5/POJK.03/2015 year 2015 concerning KPMM Provision and Minimum Main Capital Fulfillment of Rural Banks. This study is a legal writing which combine juridical methods and empirical methods by using primary and secondary data. This study is completed by doing library reseach in order to obtain secondary data that consist legal sources of primary, secondary, and tertiary and field research to obtain primary data by interviewing the respondents and informants. According to the reseach, the condition of the practice on society in terms of KPMM provision and minimum capital fulfillment of Rural Bank is done not only based on OJK Rule Number 5/POJK.03/2015 year 2015 concerning KPMM Provision and Minimum Main Capital Fulfillment of Rural Banks but also using other OJK rules that related to the substances. In terms of legal protection for Rural Bank's shareholders, the OJK Rule is a tool to protect institution of Rural Bank from negative impacts of KPMM provision and minimum main capital fulfillment violation, including law protection of Rural Bank's shareholders itself. Keywords:

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan ,Bank Perkreditan Rakyat, Pemegang Saham