Persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

YUSTISIA PRATIWI P, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan bagaimana persepsi aparat penegak hukum terhadap PERMA tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari normatif dan empiris. Penelitian yang bersifat normatif dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan politik hukum dan sejarah pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan penelitian empiris dilakukan dalam hal menggali persepsi aparat penegak hukum terhadap PERMA tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pendorong terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yakni (1) adanya inisiatif dari Mahkamah Agung; (2) adanya organisasi internasional (dalam hal ini adanya Pedoman Umum Bangkok bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara); dan (3) adanya organisasi pergerakan perempuan yang mengadvokasi kondisi penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun terkait persepsi aparat penegak hukum terhadap PERMA ini, ketiga penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim merespon positif dan mendukung pelaksanaan PERMA. Akan tetapi, menurut para penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman, kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum mengubah apapun dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP) karena ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah dipraktikkan para penegak hukum sebelum PERMA tersebut diundangkan.

This research aims to review the legal policy of Supreme Court's Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 on the Guidance to Prosecute the Cases of Women Against the Law and the perception of Law Enforcement Officers regarding this regulation. The method used to review this issue is the combination of normative and empirical research. The normative research is used to collect the data related to the legal policy and the historical issue of Supreme Court's Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 on the Guidance to Prosecute the Cases of Women Against the Law, and the empirical research is done in terms of discovering the perception of law enforcement officers regarding this regulation. The results of the research show that there are three constructing factor of Supreme Court's Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 on the Guidance to Prosecute the Cases of Women Against the Law, namely (1) the iniative from Supreme Court; (2) the existence of international organization (in this case, the influence comes from the Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia); and (3) the presence of women's movements which advocate the conditions faced by women in the criminal justice system. Meanwhile, the law enforcement officers such as detective (police), prosecutor, and judge respond positively and support the implementation of Supreme Court's Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 on the Guidance to Prosecute the Cases of Women Against the Law. On the other hand, according to them, the presence of this regulation has not made any significant changes in the context of integrated criminal justice system for cases of violence against women since they have enforced the contents within the regulation before it was issued.

Kata Kunci : Aparat Penegak Hukum, PERMA, Politik Hukum, Kesetaraan Gender