Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan Adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

FADHILAH FILDZAH D, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa Penuntut Umum menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalah Guna narkotika setelah dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan untuk mengetahui seperti apa seharusnya penanganan perkara terkait Penyalah Guna narkotika di masa yang akan datang. Sifat dari penelitian ini adalah normatif-empiris yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait Penyalah Guna Narkotika. Kemudian, data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pada saat menyusun Surat Tuntutan Pidana terhadap Penyalah Guna narkotika meskipun telah dikeluarkan PERJA Nomor: PER-029/A/JA/12/2015. Hal ini dapat dilihat dari keempat perkara yang menjadi obyek penelitian, hanya 1 (satu) perkara yang tuntutannya menggunakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, 2 (dua) perkara lainnya menggunakan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan 1 (satu) perkara menggunakan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat UU Narkotika yang mengusung semangat pendekatan kesehatan terhadap Penyalah Guna narkotika dibandingkan pendekatan pemidanaan. Disparitas terjadi dikarenakan Penuntut Umum tidak menjalankan PERJA secara keseluruhan, terdapat beberapa kelemahan pengaturan pada UU Narkotika, yakni tidak adanya jaminan rehabilitasi yang tegas dan jelas terhadap Penyalah Guna dalam UU Narkotika, Rumusan pasal yang terlalu luas dan tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

This research aims to identify how the attorney is applying Act Number 35 Year 2009 regarding Narcotics on Narcotics Abuser after the issuance of the Attorney General's Regulation Number PER-029 / A / JA / 12/2015 regarding The Technical Guidance on Handling Narcotics Addict and The Victims of Narcotics Abuse to Rehabilitation Institutions and to analyze the prospects of handling cases related to Narcotics Abuser in the future. This research is normative-empirical with qualitative analyze which reviewing the legislations and the court decisions related to Narcotics Abuser. The result of the research shows that there is disparity when preparing the requisitoir against Narcotics Abuser even though the Attorney General's Regulation Number PER-029 / A / JA / 12/2015 has been issued. It can be seen from the four cases that become the object of the research, only 1 (one) case that the requisitoir is using action sanction in the form of rehabilitation, 2 (two) other cases are using sanction of imprisonment based on Article 112 paragraph (1) and 1 (one) case is using sanction of imprisonment based on Article 127 paragraph (1) sub-paragraph a of Narcotics Law. This is not appropriate with the mandate of Narcotics Law that carries the spirit of the approach to health against drugs for narcotics rather than the approach of imprisonment. Disparity occur because the attorney do not implement the Attorney General's Regulation as a whole, there are some weaknesses in the Narcotics Law regulation, namely the absence of a firm and clear rehabilitation regulation on Narcotics Abuser, The formulation of the articles in Act Number 35 Year 2009 regarding Narcotics is too common and have no clear and firm limitation as it leads to different interpretations.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalah Guna, Rehabilitasi