PENETAPAN TERSANGKA TANPA BATAS WAKTU DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

EDUARDUS W. GUNUNG, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan KUHAP tidak mengatur batas waktu penetapan seseorang sebagai tersangka dan apakah itu karena kesengajaan atau memang tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang saat itu, selain itu untuk mengetahui pula apakah penetapan tersangka seseorang tanpa batas waktu dianggap melanggar hak asasi manusia atau tidak, sebagaimana pelampauan batas waktu penangkapan dan penahanan, oleh karena itu penelitian ini mengambil permasalahan mengapa KUHAP tidak mengatur batas waktu penetapan tersangka dan bagaimana korelasi antara penetapan tersangka tanpa batas waktu dengan pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan terkait hukum pidana, baik yang berlaku saat ini mapun yang berlaku di masa lampau yang mengatur ketentuan hukum acara pidana yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Semua data yang diperoleh dianalis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sejak berlakunya HIR di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur batas waktu penetapan tersangka, kecuali KUHAP, meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur batas waktu penetapan tersangka sebagaimana penangkapan dan penahanan. KUHAP hanya secara implisit mengatur batas waktu penetapan tersangka sebagaimana yang dapat ditafsirkan dari bunyi Pasal 50 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya. Penetapan tersangka yang tidak dibatasi waktu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

This research intends to reveal the rationale why the Penal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate the time limit for considering a person as being suspected and whether this is stipulated so by design purposefully or otherwise unthinkable during the stipulation of the code, as well as to study whether the determination of suspect without a time limit can be considered as violating the human rights or not as those prevailing to the overrunning time for arrest and detention, and thus, this research focused on the study problem why does the Penal Procedure Code not regulate the time limit for suspect determination and how is the correlation between determination of the suspect without time limit with the violating of human rights. The research method used in this study is a juridical normative method of research, namely, a study focused on laws and regulations, especially those related to penal laws considered as recently being valid and those being valid in the past times regulating the penal procedure code related to suspect determination. A juridical normative legal research was carried out by means of literature and document studies. The data collected were then analyzed qualitatively. This study concluded that since the enactment of HIR in Indonesia from the Dutch colonial era, there has been no law and regulation regulating the time limit for the suspect determination, except The Penal Procedure Code (KUHAP), although the Penal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate the time limit for suspect determination as those prevailing for arrest and detention. The criminal process law (KUHAP) only implicitly regulates the time limit of suspect determination, as interpreted from Chapter 50 - article (1) of the Penal Procedure Code and its explanation. The determination of suspect without a time limit is considered as violating the human rights when it is associated to the provision of Chapter 28B, article (1) of the 1945 Indonesian Constitution.

Kata Kunci : tersangka, tanpa batas waktu, melanggar hak asasi manusia