Tantangan Demokratisasi : Kehadiran dan Pengaruh Militer Praetorian dalam Politik Mesir

ASHAR KARKADAM, Dr. Siti Muti'ah Setyawati, M.A.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Demokratisasi Mesir pada masa pasca turunnya Husni Mubarak harus menghadapi tantangan tersendiri dengan adanya keberadaan militer yang berkarakteristik sebagai sebuah militer praetorian. Karakteristik praetorian militer Mesir yang membuatnya tergolong tidak profesional telah disebabkan oleh sejarah hubungan sipil-militer, yang berupa kontrol sipil secara subyektif terhadap militer Mesir. Di masa transisi pasca Mubarak, demokratisasi Mesir cenderung mengalami hambatan karena militer Mesir, yang pada saat itu direpresentasikan oleh adanya Supreme Council of the Armed atau SCAF, mampu mengintervensi proses politik dengan memiliki kekuasaan yang signifikan dalam proses pembuatan konstitusi sementara. Di masa transisi, militer Mesir dapat kita deskripsikan sebagai sebuah militer dengan karakter praetorian moderator yang cenderung bertindak sebagai sebuah kelompok penekan dan berusaha untuk mengintervensi politik untuk mempertahankan kepentingan yang dimiliki. Kekuasaan tersebut cenderung dimanfaatkan oleh militer Mesir untuk mempertahankan status quo militer yang antara lain terkait independensi institusi militer dan aktivitas ekonomi mereka dari intervensi pemerintahan baru yang akan terbentuk. Di masa kepemimpinan Muhammad Mursi, hambatan demokratisasi juga terletak pada bagaimana militer Mesir menolak terciptanya kontrol sipil terhadap militer dan supremasi sipil. Demokratisasi Mesir semakin mengalami hambatan dengan kemudian praetorianisme militer Mesir berkembang menjadi sebuah praetorian guardians. Pasca jatuhnya Mursi, militer Mesir menganggap bahwa kepemimpinan sipil yang ada di masa Mursi cenderung tidak dapat berjalan efektif karena kembalinya kondisi instabilitas atas rezim pemerintahan Mursi. Tidak hanya itu, di bawah rezim Abdel Fatah al-Sisi, demokratisasi Mesir cenderung terhambat karena berkembang sebuah hybrid regime yang memperburuk kualitas demokrasi Mesir.

Democratization in Egypt in the post Mubarak era must face a challenge with the presence of a praetorian military. The praetorian characteristics of Egyptian military has been caused by a subjective control mecanism from the government towards the military. In the post Mubarak era, the reappearance of military intervention in Egyptian politics by the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) with the significant power that SCAF have in the process of constitution amandment making in the transition era become an obstacle to the democratization. In the transition era, the Egyptian military can be described as a moderator praetorian that tends to acts as a pressure group and interfere the political affairs to maintain their interest. Egyptian military tends to using the power they have to maintain the military status quo that basically related to the the indepence of military institutions and their economic activities, that has been enjoyed from long ago, from the upcoming new government that potentially could interfere the military institutions and their activities. When Egyptian for the first time led by a president that came from the civillian, which is Mohammad Morsi, another sign that the military became an obstacles to the democracy was shown by the behaviour of the military that tends to prevent the development of civillian control towards the military. The democratization challenge by the presence of a praetorian military became increasingly serious when the praetorian characteristic of the Egyptian military itself evolved to a guardians praetorian. After the overthrown of Morsi, the military was increasingly doubtful with the civillian led government and thought that the Morsi led government could not working effectively because of the instability that has been happened. In other case, being under Abdel Fatah al-Sisi regime, the democratization in Egypt become more problematic because Sisi government tends to be a hybrid regime, which then worsened the quality of the democratization in Egypt.

Kata Kunci : Mesir, Demokratisasi, Militer Mesir, Hubungan Sipil-Militer, Militer Praetorian, Muhammad Mursi, SCAF, Abdel Fatah al-Sisi, Hybrid Regimes.