Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Antar Daerah Di Indonesia
JAUTUA, CHRISTOPHER (Adv.: Anggito Abimanyu, Dr., M.Sc.), Anggito Abimanyu, Dr., M.Sc.
Pemerataan antar daerah yang terjadi di Indonesia sampai pada tahun 2000 terlihat kurang begitu nyata. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Hal ini dikarenakan desentralisasi dapat membuat pemerintah daerah lebih efisien dan efektif, karena lebih mengetahui kebutuhan masing-masing. Ketimpangan dapat diukur dengan berbagai indikator, yaitu Indeks Herfindahl-Hirschman, yang menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator utama dan Indeks Williamson, yang menggunakan produk domestik regional bruto per kapita sebagai indikator. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pemerataan baik pemerataan berdasarkan PDRB maupun PDRB per kapita. Penelitian ini berkesimpulan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pemerataan untuk pemerataan kabupaten kota baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, jika dilihat dari metoda Random effect dengan Indeks Williamson (mengacu terhadap PDRB per kapita) sebagai variabel dependennya. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemertaan antar kabupaten kota baik di Pulau jawa dan di luar Pulau Jawa. Dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa indeks ketimpangan Williamson lebih baik dan sesuai digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan antar kabupaten kota baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, serta propinsi diluar Pulau Jawa jika dibandingkan dengan Indeks Herfindahl-Hirschman. Sedangkan untuk mengukur pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan antar propinsi di Pulau Jawa lebih baik menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschman.
Inequality in Indonesia, before the reformation era, had become a great issue. In terms of that, decentralization rose for the solution of inequality in Indonesia. The decentralization believed could decrease the inequality significantly. This is because decentralization could make the local government more efficient and effective, because they know their needs better than the government. Equality could be measure by many things, but the most suitable are by the Herfindahl-Hirschman Index, which uses Gross Domestic Regional Product as the indicator and Williamson Index, which uses Gross Domestic Regional Product per capita as itÂ’s main indicator. This research would like to discuss and analyze the influence of fiscal decentralization to the equality. This research concludes that in the era of decentralization, with Herfindahl-Hirschman Index in shows that decentralization has a positive effect to inequality, neither does Williamson Index. Those inequality index with random effect model, shows that decentralization make a significant different, in terms of the increasing of the equality in Indonesia. Block Grants, Conditional Grants, Investment have positive and significant effect to the equality between City and district and province in both Java Island and outside Java Island. In this paper concludes for measuring the influence of decentralization fiscal to the equality of city and district in both Java Island and outside Java Island and province in outside Java Island, Williamson Index has better adjustment, by statistic and analytical, that could use for measuring the Equality in Indonesia than Herfindahl-Hirschman Index. But for measuring the influence of equality for province in Java Island, Herfindahl-Hirschman Index shows that it would be better by using it.
Kata Kunci : Equality, Fiscal Decentralization, Transfer Fund (Grants), Herfindahl-Hirschman Index, Williamson Index, Pemerataan. Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan
