Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Antar Daerah (Studi Kasus kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)
ARUMDATI, GALIH BERNI (Adv.: Anggito Abimanyu, Dr., M.Sc.), Anggito Abimanyu, Dr., M.Sc.
Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri. Oleh karena itu daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam penerimaan dan pengeluaran anggarannya untuk dapat melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan tugas pelayanan publik. Salah satu sumber dana bagi daerah adalah dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah serta sumber dana berupa Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan antar daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak signifikan memperburuk pemerataan, Penerimaan Asli Daerah dan variabel Dummy Investasi tahun 2006 signifikan memperbaiki pemerataan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh signifikan terhadap pemerataan dan Dana Alokasi Umum signifikan memperburuk pemerataan di kota – kota besar namun signifikan memperbaiki pemerataan di kota – kota tertinggal.
Fiscal decentralization is the main of decentralization itself. Therefore, the region has greater authority in budget revenues and expenditures to be able to carry out the powers, responsibilities and duties of public service. One source of funding for the region is the fund balance which is allocated from central government to the regions and funding of local revenue. The purpose of this study was to look at the impact of fiscal decentralization policy of equality among the areas in the District / City of West Java Province. The results of this study is the significant tax DBH worsen equity, PAD and the 2006 Investment Dummy variables significantly improve the equity, DAK and Revenue Sharing of Natural Resources has no significant effect to equity and DAU worsen significantly to equity in advanced city but significantly improve the equity in the rural city
Kata Kunci : desentralisasi fiskal, pemerataan, dana perimbangan, fiscal dezentralization, equity, fund balance
