FAKTOR PENYEBAB LAMBATNYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI (STUDI PADA ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT)

VINA VITRIANA RUDJI, HARDO BASUKI,Dr.M.,Soc.,Sc.,CSA.,CA

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

Amanat dari UUD tahun 1945 tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tertuang pada pasal 23E. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menjadi penyebab lambatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2010 dan LKPD tahun 2011 di Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Data diperoleh melalui dokumen LHP (laporan hasil pemeriksaan), matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2015, action plan pemantauan TLRHP BPK RI atas LKPD tahun 2010 dan LKPD tahun 2011 dan wawancara kepada pejabat yang berkompeten dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Hasil rekapitulasi tahunan matriks pelaksanaan TLRHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat atas LKPD tahun 2010 menunjukkan terdapat 8 rekomendasi dengan progres tindak lanjut penyetoran ke kas daerah senilai Rp872.632.792,00 atau 12,93% masih lebih kecil dibandingkan rekomendasi dalam proses penyelesaian senilai Rp903.723.173,50 atau 13,39%, dan rekomendasi yang belum ditindak lanjuti senilai Rp4.974.409.100,00 atau 73,69%. Untuk LKPD tahun 2011 terdapat 6 rekomendasi dengan progres tindak lanjut penyetoran ke kas daerah senilai Rp835.059.829,85 atau 13,32% lebih kecil dibandingkan rekomendasi dalam proses penyelesaian senilai Rp4.459.381.977,32 atau 71,14% dan rekomendasi yang belum ditindak lanjuti senilai Rp974.258.800,00 atau 15,54%. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis faktor penyebab lambatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2010 dan LKPD tahun 2011 di Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab lambatnya penyelesaian TLRHP BPK RI atas LKPD tahun 2010 dan LKPD tahun 2011 yaitu faktor SDM meliputi tingkat pendidikan dan jumlah SDM, lemahnya penegakan sanksi meliputi penegakan hukum terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang belum optimal sehingga penyelesaian tindak lanjut masih lambat, kurang koordinasi meliputi belum ada koordinasi antara auditor dan auditee (SKPD), koordinasi antara SKPD dan rekanan, koordinasi antara pimpinan dan staf serta koordinasi antara pemerintah dengan aparat penegak hukum, perubahan struktur organisasi meliputi adanya mutasi yang menyebabkan penyelesaian tindak lanjut belum dilaksanakan dan keberterapan rekomendasi auditor meliputi adanya rekomendasi yang tidak jelas dan tidak dimengerti karena adanya rekomendasi yang salah peruntukannya sehingga yang seharusnya mendapat rekomendasi tidak diberikan rekomendasi.

The mandate of the 1945 Constitution regarding the follow-up of the recommendation of BPK audit result on LKPD is set forth in Article 23E. This research aims to analyze the causal factors of the slow completion of the follow-up recommendations of BPK RI audit results on LKPD 2010 and LKPD in 2011 in the Provincial Government of West Papua. The data is obtained through LHP (Inspection Report), the follow-up monitoring matrix of the recommendation of BPK result of the second semester of 2015, the monitoring of action plan of TLRHP BPK RI on LKPD in 2010 and LKPD in 2011 and interview to competent officials in the completion of follow-up of recommendation of BPK RI. The results of the annual recapitulation of the implementation matrix of TLRHP BPK RI Representative of West Papua Province on LKPD 2010 showed 8 recommendations with the follow-up process of depositing into local treasury amounting to Rp 872,632,792.00 or 12.93% is still smaller than the recommendation in the settlement process amounting to Rp 903,723,173.50 or 13.39%, and recommendations that have not been followed up amounting to Rp 4,974,409,100.00 or 73.69%. For LKPD 2011 there are 6 recommendations with the progress of follow-up deposits to the local treasury amounting to Rp 835,059,829.85 or 13.32% less than the recommendation in the settlement process amounting to Rp 4,459,381,977.32 or 71.14% and recommendations that have not followed up amounting to Rp 974,258,800,00 or 15.54%. This research is qualitative research with the case study design to analyze cause factors of the delay of follow-up completion of BPK RI audit on LKPD of 2010 and LKPD of 2011 in Provincial Government Organization of West Papua. The results of the research show that the factors causing the slow completion of TLRHP BPK RI on LKPD of 2010 and LKPD of 2011 namely the human resources factor including the education level and the number of human resources, weak enforcement of sanction including law enforcement on follow-up of BPK RI results not yet optimal causing the slow follow-up completion, furthermore, the lack of coordination including the coordination between auditor and auditee (SKPD), coordination between SKPD and partners, coordination between leader and staff as well as coordination between government with law enforcement apparatus, the change of organizational structure including the existence of mutation that causes the completion of follow-up has not been implemented and the accomplishment of the recommendation of the auditor includes the existence of unclear and unintelligible recommendations due to misallocation of recommendations so that the recommendations should not be given recommendations.

Kata Kunci : LKPD,LHP,follow up