ANALISIS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN

ARIESTA ANASTA N, Dra. Sumirah, M.Si., Ak.

2017 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana terbesar di Indonesia. Saat ini sekitar 70% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Besarnya penerimaan dana tersebut menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam merealisasikan pembangunan nasional. Penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan pajak negara. Dalam praktiknya, terjadi peningkatan dan penurunan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2015 ke 2016 di KPP Pratama Sleman. Jumlah penerbitan Surat Teguran mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.770 lembar pada tahun 2015 menjadi 3.595 lembar pada tahun 2016, sedangkan penerbitan Surat Paksa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Surat Paksa diterbitkan sebanyak 647 lembar pada tahun 2015 menjadi 330 lembar pada tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Sleman. Selain itu, penulis tertarik untuk mengetahui kendala yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, pelaksanaan prosedur penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat paksa di KPP Pratama Sleman sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan prosedur yang diuraikan oleh penulis. Meskipun demikian, KPP Pratama Sleman masih menemui kendala yang berasal dari faktor eksternal. Beberapa kendala yang terjadi yaitu alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan, Wajib Pajak meninggal dunia, dan Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi utang pajak akibat pailit.

Tax is one of the largest sources of revenue in Indonesia. Currently about 70% of state budget funds come from tax revenue. The amount of fund receipts indicates that taxes play an important role in the realization of national development. Tax billing with Letter of Reprimand and Forced Letter is one of the efforts of the Direktorat Jenderal Pajak in securing state tax revenues. In practice, there is an increase and decrease in the issuance of Letter of Reprimand and Forced Letter from 2015 to 2016 in Pratama Sleman Tax Service Office. The number of issuance of Letter of Reprimand has increased by 1,770 sheets in 2015 to 3,595 sheets in 2016, while the issuance of Forced Letter has decreased from year to year. Forced Letter issued 647 sheets in 2015 to 330 sheets in 2016. Based on this, the author interested to discuss the procedure of tax billing through Letter of Reprimand and Forced Letter in Pratama Sleman Tax Service Office. In addition, the author interested to know the constraints that occur and try to provide alternative solutions. In this study the author use descriptive qualitative research methods. Based on the results of the analysis and discussion, the implementation of tax billing procedures through Letter of Reprimand and Forced Letter in Pratama Sleman Tax Service Office has been running well and in accordance with the applicable SOP (Standard Operating Procedures). This is can be seen from the suitability of the implementation of the procedure described by the author. Nevertheless, KPP Pratama Sleman still encountered obstacles that come from external factors. Some obstacles that occur are the address of Taxpayers are not found, Taxpayers died, and Taxpayers who are unable to pay off the debt due to bankruptcy tax.

Kata Kunci : Prosedur Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa