Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan Tol Ruas Ciawi-Sukabumi

JOHANES JEFFREY, Laurensia Andrini, S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyediaan infrastruktur Jalan Tol Ruas Ciawi-Sukabumi dan untuk mengetahui kesesuaian PPJT ruas Ciawi- Sukabumi dengan peraturan perundang-undangan menegenai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPBU); telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris dengan mempelajari berbagai peraturan perundang- undangan dan teori-teori hukum terkait sehingga juga diperlukan penelitian hukum secara empiris dengan pengamatan ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPBU Ruas Ciawi-Sukabumi tertunda karena terbitnya Keppres No. 39 Tahun 1997 dimana Proyek Jalan Tol Ruas Ciawi-Sukabumi dikaji kembali lalu adanya ketidakselaran regulasi antara UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan dengan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan serta peraturan pelaksana PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan pergantian kepemilikan saham PT Trans Jabar Tol oleh investor yang menghambat masa konstruksi jalan tol. Hasil penelitian ditemukan kesesuaian dalam tata cara KPBU tetapi ada ketidaksesuaian perihal waktu pelaksanaan.

This research has 2 (two) objectives to be achieved, First objective is to understand the obstacles in implementation of Government cooperation with Toll Road Enterprises in building Ciawi-Sukabumi toll road infrastructure and the second one to know the conformity of Ciawi-Sukabumi Toll Road Concession Agreement with laws and regulations about Government Cooperation and Business entities in the provision of infrastructure. The research method used in this legal writing is empirical normative by studying various legislation and related legal theories so also required legal research empirically with field observation through interviewing informants to get more comprehensive answer. The result of the research indicates that the Ciawi- Sukabumi Project is delayed due to regulation (presicential decree No. 39 of 1997),regulation incompatibility and change of ownership of PT Trans Jabar Tol by investor. The results of the research found that there is conformity in the procedures of Cooperation Agreement between Government and Business Entities but there was a mismatch regarding the implementation time.

Kata Kunci : Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pengambilalihan, pembangunan jalan tol, Ciawi-Sukabumi