PENGUATAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM MELALUI KEWENANGAN JUDICIAL IMPEACHMENT

GENEY SRI KUSUMA D., Joko Setiono, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis problematika lemahnya pengawasan etika dan perilaku hakim yang dilaksankan oleh KY, implikasi lemahnya pengawasan etika dan perilaku hakim terhadap pemberhentian hakim dan upaya apa yang dilakukan agar dapat memperkuat kewenangan KY melalui kewenangan pemberhentian hakim (judicial impeachment). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder baik yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal serta bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini juga disinergikan data hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak MA dan KY. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini bahwa lemahnya pengawasan etika dan perilaku hakim disebabkan oleh beberapa hal pertama pengaturan kewenangan pengawasan KY hanya sebatas rekomendasi dimana daya ikatnya tidak kuat sehingga MA dengan mudahnya dapat menolak setiap rekomendasi yang diajukan KY. Kedua, Perbedaaan penafsiran antara KY dan MA dibidang Etik dan Teknis Yudisial sering kali menyebabkan disharmonisasai hubungan kedua lembaga tersebut, sikap MA yang resisten menyebabkan pengawasan KY tidak dapat berjalan dengan baik. Ketiga, mekanisme yang ditawarkan oleh undang-undang yaitu pemeriksaan bersama antara KY dan MA tidak pernah pernah terlaksana ketika terjadi perbedaan pandangan tekait pengawasan etika dan perilaku hakim. Implikasi dari lemahnya pengawasan etika dan perilaku hakim ini berdampak pada sanksi pemberhentian hakim. Beberapa kasus terjadi MA akan lebih dahulu menjatuhkan sanksi yang lebih ringan terhadap hakim yang direkomendasikan sanksi pemberhentian oleh KY. Hal ini tentu saja telah melanggar prinsip ne bis idem. Maka dari itu diperlukan upaya untuk membangun KY yang lebih kuat dengan menghilangkan dualisme pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim serta memperluas kewenangan KY dalm hal pemberhentian hakim (judicial impeachment).

ABSTRACT The research is aimed to discuss and analyze weakness problem of ethic and conduct supervision of judge operated by The Judicial Commission (KY), implicating the weak supervision of ethic and conduct in dismissing judge and what attempt can be done hence can strengthen KY authority through judicial impeachment. The research belongs to normative legal research that is considering secondary data as it is originated from primair legal resource in form of legislation, secondary legal resource in forms of books and journals as well as tertiary legal resource in forms of legal dictionary. The research is synergized by interview results from stakeholders such as Supreme Court (MA) and KY. The result and discussion from the research show that the weak supervision of judge ethic and conduct caused by several matters, firstly the rule of supervisory authority of KY is limited to reccomendation which has the legal binding force that is not strong, MA may easily reject the reccomendation proposed by KY consequently. Secondly, different intepretations between KY and MA in the fields of ethic and conduct often cause disharmony relation between two institutions aforementioned, MA behaviour that is resistent causes the supervision of KY becomes ineffective to work. Thirdly, mechanism recommended by the act that is collective supervision by KY and MA will never be done when there are different point of views in matter of ethic and conduct supervision of judge. Impilication of the weak supervison of ethic and conduct affect sanction of judge dismissal. There are several cases, MA will impose softer sanction firstly to judge proposed by KY. This case is surely against ne bis in idem principle. Therefore, it needs effort to establish stronger KY by eliminating dualism supervision towards judge ethic and conduct as well as extending authority of KY in case of judicial impeachment.

Kata Kunci : Pengawasan, Etika dan Perilaku Hakim, Judicial Impeachment