HALUAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

AGIL OKTARYAL, Andi Sandi Ant.T.T., S.H., LL.M.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Setelah perubahan UUD 1945, muncul gagasan untuk menghidupkan kembali haluan pembangunan negara model GBHN seperti halnya praktik di masa Orde Lama dan Orde Baru. Usulan diajukan melalui amandemen terbatas (hanya Pasal 3 UUD 1945) untuk memberikan lagi kewenangan pada MPR menetapkan GBHN. Permasalahan muncul ketika dihadapkan dengan pilihan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial pasca perubahan UUD 1945, dimana Presiden tidak lagi menerima mandat pembangunan dari MPR, melainkan merumuskan sendiri program pembangunan selama masa pemerintahannya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana pola penentuan dan pengaturan haluan negara model GBHN tersebut serta permasalahannya dalam sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945; (2) untuk mengetahui kesesuaian GBHN dengan sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 serta implikasi yang mungkin timbul jika GBHN kembali dihidupkan; dan (3) untuk mengetahui pola penentuan dan desain pengaturan haluan negara yang tepat jika ditempatkan dalam rangka mempertahankan sistem presidensial menurut UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder dengan beberapa pendekatan, seperti statutory approach, conceptual approach, historical approach, dan comparative approach. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai triangulasi terhadap data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dan ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pola penentuan haluan negara sebelum perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 3 UUD 1945. Dimana MPR berwenang menetapkan GBHN dan Presiden selaku mandataris harus menjalankan haluan tersebut. Penyelenggaraan pembangunan yang seperti inilah yang menyebabkan Indonesia disebut menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Meski konstitusi bicara demikian, dalam praktik di masa Orde Lama dan Orde Baru justru memperlihatkan bahwa peran Presiden lebih dominan dari pada MPR dalam penyusunannya. (2) Penerapan kembali GBHN di tengah pilihan terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 tidak lagi menemui relevansinya. Hal ini dikarenakan, dalam sistem presidensial, Presiden tidak menerima mandat pembangunan dari MPR melalui GBHN. Jika upaya itu tetap dipaksakan, maka akan memunculkan implikasi-implikasi serius terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dan yang pasti, sistem pemerintahan akan kembali bergerak ke arah parlementer. (3) Sesuai dengan sistem presidensial menurut UUD 1945, dimana Presiden memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri program pembangunan lima tahunannya, maka pola penentuan dan desain pengaturan haluan negara yang tepat dan sesuai dengan pola pembangunan yang demikian adalah yang tidak mereduksi kebebasan tersebut. Untuk hal ini, UU No.25/2004 dan UU No. 17/2007 dapat dipergunakan sebagai haluan negara. Sementara itu, dalam menanggapi tuntutan agar MPR dapat terlibat dalam penyusunan haluan pembangunan negara setelah perubahan UUD 1945, hal itu dapat diwujudkan dengan cara memasukkan materi haluan negara ke dalam rumusan Pasal-Pasal UUD 1945 atau membentuk UU Tentang GBHN 2020-2045.

After the amendment of the 1945 Constitution, there has been a call for reviving the GBHN-like state development guidelines as practiced during the Old Order and New Order Regimes (GBHN: Garis-garis Besar Haluan Negara; Guidelines of State Development Policy). Such revival was proposed through limited amendment of The 1945 Constitution (only to Article 3) in order to authorize the MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat: People's Consultative Assembly) to stipulate GBHN. Yet, this encounters another issue; the Indonesian presidential system after the Amendment of The 1945 Constitution rules that the president no longer receives office through mandate of the MPR. The president reserves the right to formulate his/her own development program throughout term of office. Hence, this research aims at: (1) identifying patterns of determination and regulations of GBHN-like state development directives and pertaining issues related to Indonesian governmental system prior to the Amendment of The 1945 Constitution; (2) identifying compatibility of GBHN with Indonesian governmental system after the amendment of The 1945 Constitution and potential implications of GBHN revival; and (3) identifying the patterns of determination and design of appropriate state development directives if to be placed in sustaining the presidential system according to The 1945 Constitution. This research is legal research normative. The research was conducted by means of library study or secondary data by applying several approaches, i.e. statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. In addition, the research also used data on a primer to as triangulation of secondary data. Data obtained was then analyzed by implementing qualitative method and conclusion was drawn by inductive method. The result indicated that: (1) the pattern of state development directives prior to the amendment of The 1945 Constitution was ruled under Article 3 of The 1945 Constitution, where the MPR was authorized to stipulate the GBHN and the president as holder of the mandate must exercise the directives. This type of the running of development had made Indonesia to have some sort of parliamentary nuances. Though the Constitution ruled so, the president played much more dominant roles in the compilation of the state directives during the administration of the Old Order and New Order regimes. (2) Reimplementation of GBHN in the midst of the presidential system after the amendment of The 1945 Constitution is no longer relevant. This is because, in the presidential system, the president does not receive his office as mandate from the MPR. If the revival of GBHN is still implemented nonetheless, it will create serious issues to Indonesian constitutional system amd it will surely lead to the parliamentary nuances again. (3) In line with the presidential system according to The 1945 Constitution after the amendment where the president has the liberty to determine his/her own program during the five-year term of office, the appropriate pattern of determination and regulation of state directives should not diminish such liberty. In response to this, Law No. 25 of 2004 and Law No. 17 of 2007 can be used as state development directives. At the same time, in response to the demand for the involvement of MPR in the compilation of state development directives can be acommodated by incorporating issues on state development directives into the articles of The 1945 Constitution, or by promulgating a Law on state development directives 2020-2045.

Kata Kunci : Sistem pemerintahan, haluan negara