REVITALISASI TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU WALI PENGAWAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HARTA KEKAYAAN ANAK BELUM DEWASA

DANIEL JUNIARDY S, R.A. Antari Innaka T.,S.H.,M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku wali pengawas untuk melindungi harta kekayaan anak belum dewasa dan 2) mengkaji upaya revitalisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku wali pengawas untuk melindungi harta kekayaan anak belum dewasa dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat tiga kategori kendala yang dihadapai BHP dalam pelaksanaan tugasnya selaku wali pengawas dalam melindungi harta benda tidak bergerak anak belum dewasa. Kendala pertama adalah kendala dari aspek substansi hukum yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: adanya perbedaan persepsi antar instansi pemerintah mengenai keberlakuan hukum tentang BHP dan perwalian dalam KUHPerdata, peraturan materil yang tidak memadai dan sejalan dengan perkembangan zaman dan kekosongan hukum formil mengenai peran serta fungsi BHP selaku wali pengawas dalam penetapan ijin menjual harta tidak bergerak anak belum dewasa. Kendala kedua adalah kendala dari aspek kondisi kelembagaan atau struktur BHP yang tidak memadai dan tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan lambatnya respons BHP terhadap setiap kasus yang diterimanya. Kendala ketiga adalah kendala dari aspek lemahnya penegakan hukum yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman instansi terkait mengenai kewenangan dan tugas pokok BHP, serta rendahnya tingkat koordinasi antar instansi pemerintah. 2) Revitalisasi atau pemberdayaan kembali BHP bertumpu pada konsep pembaharuan hukum materil dan pembentukan hukum formil serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi berbasis electronic government/ E-Gov.

The purpose of this research aims 1) to identify and analyze obstacles faced by Probate Office in performing its duties and functions as custody supervisor in protecting the minor's properties and 2) to propose the revitalization of Probate Office's duties and functions as custody supervisor in protecting the minor's properties. This research is an empirical legal research. This research is based on primary and secondary sources. Secondary data were collected through library research, while the primary data were collected through field research. The method of secondary data collection was done through documentation and the tool used was document studies. The method of primary data collection was done through interview with the help of structured interview guidelines. The analysis of data was conducted qualitatively. Based on the research results and discussions, it can be concluded that 1) there are three categories of obstacle faced by Probate Office in performing its duties as custody supervisor and in protecting minor's immoveable properties. The first obstacle is legal substance which is caused by three factors: different perceptions between government institutions about the validity and binding power of Probate Office and guardianship provisions in Indonesian Civil Code, outdated material provisions, legal void about procedural provisions which regulate Probate Office's duties and functions as custody supervisor, especially in the process of issuing court's approval for the alienation of minor's immovable properties. The second obstacle is the organizational structure of Probate Office itself which is inadequate and not distributed evenly in Indonesia and thus, results in the slow response of the office in dealing with the cases. The third obstacle is the weak law enforcement which is caused by poor understanding of the related institutions about Probate Office's authority and duties and poor coordination between government institutions. 2) Revitalization of Probate Office depends on the concept of material law reform, procedural law legislation and improvement of coordination and synchronization between institutions through the utilization of electronic government/E-Gov.

Kata Kunci : Revitalisasi tugas dan fungsi,Balai Harta Peninggalan,wali pengawas,perlindungan kepentingan anak, perwalian/Revitalization of Duties and Functions,Probate Office,Custody Supervisor,Protection of Minor's Rights, Guardianship