INKONSISTENSI PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DENGAN DIKELUARKANYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016

ANDRIANSYAH TW K, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan dibutuhkan jasa curator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya kurator berhak menerima imbalan jasa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2016 terkait Imbalan Jasa Kurator. Imbalan Jasa Kurator bisa berbeda-beda sesuai dengan putusan nya. Namun saat ini terjadi inkonsistensi terkait imbalan jasa curator yang bisa terikat dengan Pemenkumham, Putusan majelis hakim, ataupun diberikan oleh Debitur ataupun kreditur jika berakhir damai. Tujuan penelitian pada umumnya ditujukan untuk memperoleh data-data normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan teori maupun pemahaman dalam konteks implementasi pemberian imbalan jasa kurator. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan yang menyebabkan inkonsistensi penetapan imbalan jasa kurator hingga dikeluarkannya Permenkumham Nomor 11 tahun 2016. Dimana berdasarkan hasil penelitian juga penetapan jasa kurator ini disebabkan tekanan internasional karena imbalan jasa kurator di Indonesia terlalu tinggi. Padahal sebenarnya imbalan jasa kurator yang tinggi sesuai dengan beban kerjanya sehingga tidak bisa disamakan dengan sistem jam kerja seperti honorarium pada advokat. Pada intinya tidak ada konsekuensi hukum jika tidak menerapkan penetapan imbalan jasa tersebut karena bisa saja dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur maupun putusan majelis hakim.

The main purpose of bankruptcy is to make a division between the creditors of the debtor's wealth by the curator. Bankruptcy is intended to avoid separate confiscation or separate execution by creditors and replace it by confiscation so that the debtor's wealth can be distributed to all creditors in accordance with their respective rights because bankruptcy exists in order to guarantee the creditors to obtain their rights on the bankrupt debtors' property. In the case of bankruptcy, the services of the curator are required in the conduct and management of bankruptcy property. In carrying out its duties, the blessing curator receives the service rewards that are arranged by applicable laws and regulations. Currently, the regulation used is the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 11 of 2016 regarding the Benefits of Curator Services. The Benefits of the Curator Services may vary according to their verdicts. However, there is an inconsistency in respect of the remuneration of a curator service that may be tied to Pemenkumham, Judgment of the judge, or given by the Borrower or creditor if terminated peacefully. The purpose of research is generally intended to obtain the normative and empirical data about a legal event happening in society so that the results of research can be useful input for the perfection of theory and understanding in the context of the implementation of service provision curators. Based on the results of the study can be concluded that there are still differences that cause inconsistency pension fee rewards until the issuance of Permenkumham Number 11 of 2016. Where based on the results of research also the determination of curator service is due to international pressure because the benefits of curator services in Indonesia is too high. When in fact the rewards of high curator services in accordance with the workload so it can not be equated with the system working hours such as honorarium on the advocate. In essence there is no legal consequence if it does not impose the stipulation of service fee because it could be done based on the agreement of the debtor and the creditor as well as the judge's decision

Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Inkonsistensi, Imbalan Jasa Kurator / Bankruptcy, Curators, Inconsistencies, Remuneration Services Curators