Ketimpangan fiskal vertikal dan formula alternatif Dana Alokasi Umum (DAU)

HAMID, Edy Suandi, Promotor Prof.Dr. Mubyarto, MA

2003 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi

Tujuan utama penelitian ini dimaksudkan untuk (a) Mengkaji ketimpangan fiskal vertikal yang terjadi di Indonesia, khususnya sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999; (b) Merumuskan formula transfer Pemerintah Pusat ke Daerah, khususnya formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan kriteria normatif yang ada (UU No.25/1999), serta memperhitungkan kondisi pembangunan manusia yang ada di daerahdaerah, yang dapat lebih mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; dan (c) Mengkaji dampak Dana Alokasi Umum tersebut pada pemerataan penerimaan antardaerah, yang menggunakan tolok ukur koefisien variasi dan Indeks Williamson. Pendekatan untuk menghitung ketimpangan fiskal vertikal adalah dengan menggunakan Formula Shah (1994) dan Rezk (2001). Sedangkan dalam merumuskan Formula DAU digunakan pendekatan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Untuk melihat dampak alokasi dari Formula DAU tersebut terhadap pemerataan penerimaan antardaerah dilakukan simulasi dengan menggunakan Indeks Williamson dan indeks koefisien variasi nominal serta indeks koefisien variasi per kapita. Dari hasil studi ini ditemukan bahwa setelah diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 ketimpangan fiskal vertikal untuk daerah kabupaten dan kota semakin tinggi, dan sebaliknya ketimpanga fiskal vertikal daerah provinsi semakin rendah. Ini menggambarkan semakin tergantungnya daerah-daeran kabupaten dan kota pada anggaran dari Pemerintah Pusat dalam membiayai pengeluarannya. Sedangkan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horisontal, Formula DAU IPM, yakni formula alokasi dengan memasukkan unsur-unsur pembangunan manusia, lebih cocok diterapkan untuk Indonesia sebagai formula alternatif untuk mengganti formula yang digunakan saat ini. Dari hasil simulasi diperoleh Formula DAU IPM dengan tingkat pemerataan yang lebih baik, khususnya untuk daerah kabupaten/kota. ***

The objectives of the study were mainly (a) to examine the vertical fiscal imbalance in Indonesia, especially at the period both before and after the Law No. 22/1999 and the Law 25/1999 are implemented; (b) to create the transfer formula from the central government to regional governments, especially General Purpose Transfers or General Allocation Funds (Dana Alokasi Umum/DAU) which is both to fulfill the normative criteria at Law No. 25/1999 and consider with the condition of human development at regions, which can be used to equalize interregional fiscal capacities, and (c) to analyze the impact of DAU transfer to interregional revenue equalization, by using the indicators of variation coefficient and Williamson’s Index. The approaches for the calculation of the vertical fiscal imbalance use Shah’s Formula (1994) and Rezk’s Formula. In order to formulate DAU Formula, fiscal gap approach is used. The impact of the DAU Formula to interregional revenue equalization will be calculated by simulation using variation coefficient and Williamson’s Index. This study found that the vertical fiscal imbalance after the implementation of Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999 improve for districts/municipalities and decrease for provinces. This shown that the increasing dependency of the districts/municipalities budget to central government budget. While in order to cope the problem of horizontal fiscal imbalance, The DAU IPM Formula, namely the allocation formula which used human development variables, more appropriate for Indonesia to substitute the current DAU Formula. From the simulation this DAU IPM Formula creates the rate of fiscal equalization better, especially for districts/municipalities regions.***

Kata Kunci : Fiskal,Ketimpangan,Dana Alokasi Umum