Analisis Faktor Penyebab Ketertinggalan Kabupaten-Kabupaten di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara

AHMAD FAUZI BATUBARA, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara menyisakan masalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Ketika pembangunan menybabkan perekonomian Sumatera Utara secara makro tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, namun di saat yang sama masih terdapat kabupaten-kabupaten yang masih berada dalam kategori tertinggal (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2015). Fenomena tersebut membuat peneliti ingin mengatahui faktor-faktor penyebab ketertinggalan kabupate-kabupaten tertinggal yang keseluruhannya berada di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan ketertinggalan kabupaten-kabupaten di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan kabupaten-kabupaten tertinggal itu. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi instansi pemerintah serta data primer yang bersumber dari wawancara dengan pihak terkait, dilakukan analisis terkait dengan faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab ketertinggalan yang ditentukan berdasarkan pendekatan teori tersebut yaitu; faktor kondisi geografis, faktor produktivitas pengelolaan sumber daya alam, faktor demografi dan tenaga kerja, faktor kebijakan pemerintah daerah serta faktor investasi pemerintah daerah. Namun sebelumnya, dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), serta Shift Share ditentukan terlebih dahulu sektor perekonomian unggulan yang ditekuni oleh masyarakat pada kabupaten-kabupaten tertinggal tersebut. Dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi serta PDRB perkapita (ADHK tahun 2012 – 2014) akan didapati hasil analisis dengan menggunakan alat analisis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mengapa sektor ekonomi unggulan tersebut masih belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten tertinggal tersebut. Secara singkat, berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang ditekuni oleh 88,37% tenaga kerja pada keempat kabupaten tertinggal di Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara masih belum dapat mensejahterakan masyarakat di kabupaten tertinggal tersebut. Rendahnya produktivitas produksi pertanian yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dari pekerja pada sektor ini berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan para petani tersebut. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan pada sektor pertanian masih belum terlalu memperhatikan pembangunan sektor pertanian di keempat kabupaten tertinggal ini. Di samping itu, kondisi geografis kabupaten tertinggal yang terletak sangat jauh dari ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan, serta buruknya kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah-daerah pada kabupaten tertinggal tersebut semakin memperburuk perekonomian masyarakat. Di saat yang sama, alokasi APBD Provinsi Sumatera Utara untuk membangun infrastruktur pendukung perekonomian juga masih belum menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalahan ketertinggalan kabupaten-kabupaten di Pulau Nias tersebut.

The development carried out in North Sumatra Province leaves behind the problem of inequality of regional development. When the development of the North Sumatra economy macro grew above the national economic growth, but at the same time there are still districts that are still in the underdeveloped category (based on Government Regulation No. 131 of 2015). This phenomenon makes the researcher want to know the factors causing the backwardness of districts which are all located in Nias Island, North Sumatera Province. Research question that want to be answered in this research is what factors cause the lagging of districts in Nias Island North Sumatera Province? To answer the question, the researchers conducted an analysis using qualitative methods to determine the factors that cause the lagging of the underdeveloped districts. Using secondary data sourced from the publications of government agencies as well as the primary data sourced from interviews with related parties, an analysis was conducted related to these factors. The lagging factors that are determined based on the theory approach that is; geographical condition factor, resource management productivity factor, demography and labor factor, local government policy factor and local government investment factor. However, previously, using Klassen Tipology, Location Quotient (LQ) and Shift Share tools were determined in advance of the leading economic sector that the people in the underdeveloped districts were running. Using the data of economic growth and GDP per capita (ADHK year 2012 - 2014) will be found the result of analysis by using the analysis tool. This is done to find out why the leading economic sector is still not able to improve the welfare of the community in these underdeveloped districts. Briefly, based on analysis conducted in this study found the fact that the agricultural sector as a leading sector which occupied by 88.37% of labor in the four underdeveloped districts in Nias Island, North Sumatra Province still can not prosper the people in the underdeveloped district. The low productivity of agricultural production caused by the low quality of human resources from workers in this sector has implications for the low income of these farmers. On the other hand, the policy of North Sumatera Provincial Government in development in the agricultural sector still has not paid much attention to the development of agricultural sector in these four underdeveloped districts. In addition, the geographical condition of the underdeveloped districts that lie very far from the capital of North Sumatera Province, Medan City, and the poor quality of road infrastructure connecting the areas in the underdeveloped districts further exacerbates the economy of the community. At the same time, the allocation of North Sumatra Provincial APBD to build infrastructure supporting the economy also still does not show the seriousness of North Sumatra Provincial Government to solve the lagging problems of the districts in Nias Island.

Kata Kunci : Pembangunan ekonomi wilayah, ketertinggalan, ketimpangan pembangunan, location quotient, shift share