KAJIAN TEORI PENGUASAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN DAN PERDAIS PERTANAHAN

CHRISTOPER BAGAS WIRAWAN, Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kajian Teori Penguasaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten Pasca Berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Dan Perdais Pertanahan Oleh : Christoper Bagas Wirawan Pengaturan tanah Sultan Grond dan Paku Alam Grond di DIY telah lama menjadi sesuatu yang problematis. UUPA mengamanatkan tanah-tanah tersebut beralih kepada negara, termasuk seluruh hak-hak (lokal) atas tanah yang melekat serta pengaturan yang tidak sesuai dengan pengaturan nasional. Pada saat pengaturan tanah-tanah tersebut diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Keistimewaan DIY dan Perdais Pertanahan. Kedua peraturan tersebut secara materil telah mengesampingkan UUPA sebagai hukum tanah nasional.

Study Theory of Land Tenure at Kasultanan and Kadipaten following The Law of Privilege of DIY and The Province Regulation of Kasultanan and Kadipaten Land By: Christoper Bagas Wirawan The arrangement of Sultan Grond and Paku Alam Grond in DIY has long been a problem. UUPA mandates the lands to be switched to the state, including all local (local) rights to land and the arrangements that are not in accordance with national arrangements. At this time the arrangement of these lands is regulated in the legislation, ruled the Law of Privileges of DIY and Province Regulation that rules Kasultanan and Kadipaten Land. Both of these regulations materially have ruled out the UUPA as a national land law.

Kata Kunci : Hak-hak penguasaan tanah, pluralisme hukum