LEGAL PROTECTION OF FOREIGN INVESTOR ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT (INDONESIA AND CHINA COMPARATIVE STUDY)

I GEDE ADI WIJAYA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing langsung adalah perlindungan hukum diberikan oleh negara penerima modal. Pada penanaman modal asing langsung mungkin bahwa suatu sengketa dapat terjadi. Itu dapat terjadi terkait dengan kebijakan serta implementasi penanaman modal asing serta penegakan hukum yang menunjukkan sejumlah kelemahan. China dan Indonesia telah membuat impresif kemajuan dalam mengembangkan pengaturan penanaman modal, baik dibidang kepemilikan saham asing maupun perlindungan hukum investor asing. Kebijakan untuk mendorong penanaman modal asing langsung telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian hukum ini merupakan studi perbandingan hukum yang menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriftif yang kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur kepemilikan saham asing dalam daftar negatif investasi dan diatur juga didalam peraturan pemerintah. Sedangkan China mengaturnya dalam Catalogue 2015 dan peraturan Equity-Joint Venture. Beberapa bidang bisnis kedua peraturan tersebut mengatur kepemilikan saham asing dengan ketentuan berbeda. Indonesia mengatur divestasi saham sedangkan China tidak mengatur divestasi saham. Indonesia secara tegas menyatakan di dalam peraturan nasionalnya akan memberikan perlakuan yang sama kepada investor, sedangkan China tidak demikian. Indonesia dan China tidak akan melakukan nationalisasi kecuali ditentukan lain. Kedua negara tersebut telah meratifikasi ICSID, MIGA, and TRIMs. China lebih memberikan perlidungan hukum melalui BITs.

One of the factors that influence the FDI is the legal protection provided by the host country. On FDI, it is possible that the dispute can arise. It may happen regarding inconsistency of policies and the implementation of foreign investment as well as the law enforcement shows some weaknesses. China and Indonesia have made impressive progress in developing the investment regulations. Policies to encourage foreign direct investment have been done to encourage the national economy. This thesis constitutes a comparative study that uses normative legal research method. This normative legal research uses secondary data, these are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis used by this thesis is descriptive analysis method, which is qualitative. The results of this thesis are that Indonesia regulates the foreign share ownership in the investment negative list and the government regulations. China regulates it in the Catalogue 2015 and equity-joint venture law. Some business fields in both regulations have different foreign share ownership. Indonesia regulates share divestment, but China does not regulate it. China shall not conduct nationalisation. Both states have ratified ICSID, MIGA, and contracting parties of TRIMs. Mostly, the legal protection provided by China is through BITs.

Kata Kunci : Legal protection, FDI, Share ownership