KEBIJAKAN KONVERSI KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN SAWIT DI INDONESIA (KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2000-2012)

EKO NOVI SETIAWAN, Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut. M.For; Dr. Gabriel Lele; Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M. Agr.Sc

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Kehutanan

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang terdapat 282 perusahaan yang mempergunakan kawasan hutan tidak prosedural untuk kegiatan perkebunan sawit (tertinggi di Indonesia), hal tersebut terjadi akibat konflik kebijakan tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut mendorong Pemerintah Pusat melakukan upaya penyelesaian konflik kebijakan dengan menerbitkan PP 60 tahun 2012. Namun PP tersebut mendapatkan penolakan terutama dari kalangan Non Government Organization (NGO) Lingkungan. Pelaksanaan PP tersebut telah memberikan kesempatan legalitas terhadap 136 perusahaan dimana 64 perusahaan telah memperoleh Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dengan skema PP 60 tahun 2012. Studi ini dilaksanakan untuk memahami bagaimana dinamika kebijakan perijinan perkebunan sawit dari tahun 2000 sampai dengan 2012, yang mengakibatkan Kalimantan Tengah menduduki Provinsi tertinggi dalam penggunaan kawasan hutan tidak prosedural di Indonesia dan bagaimana proses perumusan kebijakan konversi hutan untuk perkebunan sawit di Indonesia yang di dorong adanya kasus penggunaan kawasan hutan tidak procedural untuk perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mempergunakan peta untuk penggambaran kebijakan serta memperkuat diskripsi permasalahan di lapangan, pengumpulan data dilakukan di Provinsi Kaliamtan Tengah dan Jakarta dengan cara wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan analisis isi. Analisis dinamika kebijakan konversi hutan dilakukan dengan pendekatan interaktif dan analisis proses perumusan kebijakan dilakukan dengan pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF). Hasil dari penelitian menunjukan dinamika kebijakan perijinan konversi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2000 sampai dengan 2012 dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang kehutanan dan tata ruang wilayah provinsi, ekpansi perkebunan sawit terjadi baik pada kawasan hutan produksi maupun konservasi yang berdampak pada penurunan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam proses perumusan kebijakan konversi hutan untuk perkebunan sawit terjadi kontestasi antara koalisi Kehutanan dengan Koalisi Perkebunan dimana Koalisi Perkebunan dapat memenangkan kontestasi tersebut karena pengaruh faktor eksternal berupa kondisi perekonomian Indonesia dan upaya harmonisasi politik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kata kunci : Kebijakan kehutanan, konversi hutan, perkebunan sawit, perumusan kebijakan, Advocacy Coalition Framework

Abstract Central Kalimantan is one of the provinces where 282 companies use non-procedural forest areas for oil palm plantations (the highest in Indonesia), due to forestry policy spatial conflicts with the spatial layout of Central Kalimantan Province, it encourages the Central Government to make efforts settlement of policy conflict by issuing PP 60 year 2012. However, PP got rejection especially from Non Government Organization (NGO) Environment. The implementation of the said regulation has provided a chance for legality to 136 companies where 64 companies have obtained Forest Area License Permits under the scheme of PP 60 of 2012. This study was conducted to understand how the dynamics of oil palm plantation licensing policy from 2000 to 2012, which resulted in Central Kalimantan occupying the highest province in the use of non-procedural forest areas in Indonesia and how the process of formulation of forest conversion policy for oil palm plantations in Indonesia is encouraged by the case the use of non-procedural forest areas for oil palm plantations in Central Kalimantan Province. This study used a qualitative approach and used the map for the description of the policy as well as strengthening the description of problems in the field, data collection was done in Central Kaliamtan Province and Jakarta by way of in-depth interviews, involved observation and content analysis. Analysis of the dynamics of forest conversion policy is done by interactive approach and analysis of policy formulation process is done with Advocacy Coalition Framework (ACF) approach. The results of the research show that the dynamics of the policy of forest conversion permit in Central Kalimantan Province from 2000 to 2012 is influenced by provincial forestry spatial and spatial planning policy, oil palm expansion occurs both in production and conservation forest areas which have an impact on the decrease of land cover in Central Kalimantan Province. In the process of formulating forest conversion policy for oil palm plantation, there is a contestation between the Forestry Coalition and the Plantation Coalition where the Plantation Coalition can win the contestation due to the influence of external factors such as the condition of the Indonesian economy and the political harmonization of President Susilo Bambang Yudhoyono's administration. Keywords: Forest policy, forest conversion, oil palm plantation, policy formulation, Advocacy Coalition Framework.

Kata Kunci : Forest policy, forest conversion, oil palm plantation, policy formulation, Advocacy Coalition Framework.