PENGATURAN KONTRAK DAN PELAKSANAAN RENEGOSIASI PERJANJIAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

MARGARETHA VALENTINA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana pengaturan kontrak perjanjian pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) bagi perusahaan PKP2B Generasi I, Generasi II dan Generasi III dan proses pelaksanaan amandemen PKP2B yang dilakuk anantara pemerintah dengan Perusahaan PKP2B Generasi I, II, dan III; 2) mengetahui hasil akhir dari renegosiasi agar mencapai kesepakatan sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 khususnya pasal 169 yang dituangkan dalam naskah amandemen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis Normatif karena masalah yang diteliti menggunakan berbagai instrument hukum dan peraturanperundang-undangan. Segi yuridis dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 dan Naskah Perjanjian PKP2B Generasi I, Generasi II dan Generasi III. Hasil pembahasan penelitian hukum ini dapat disimpulkan berdasarkan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dalam pengelolaan KK / PKP2B posisi Pemerintah dengan perusahaan sejajar, sehingga setiap perubahan dalam kontrak harus disepakati oleh para pihak. Terbitnya dalam Undang-Undang Minerba Nomor 04 Tahun 2009 Pasal 169 harus disesuaikan melalui renegosiasi terkait tentang 6 (enam) isu strategis yaitu : isu wilayah pertambangan, isu kelanjutan operasi, isu penerimaan negara, isu kewajiban pengolahan dalam negeri, isu kewajiban divestasi dan kewajiban mengunakan barang/jasa pertambangan dalam negeri yang akan dituangkan dalam naskah amandemen

This research is aimed to 1) find out for contract setting coal mining concession agreement (PKP2B) for the company's Existing Generation I, II and III Generation and implementation process amendment of PKP2B undertaken between the Government of existing Companies with Generation I, II, and III; 2) understand of the negotiations outcome to reach agreement in accordance with the Law Number 04 of 2009, especially article 169, which is poured in the amendment text. The research method used in this legal research is normative juridical method. Such method is used considering that this research examines some legal instruments and legislation. Juridical aspect of this research using the Act No. 11 of 1967, the Act of No. 4of 2009, and the agreement. The result showed that the LAW No. 11 Year 1967 on Basic Provisions of Mining in the management of KK/PKP2B of the Government's position with the company is aligned, so that any change in the contract must be agreed upon by the parties. The Act No. 04 of 2009 Minerba Article 169 must be adjusted through renegotiating related about the 6 (six) strategic issues i.e; the issue of mining areas, the issue of the sustainability operations, the issue of acceptance of State liability, the issue of domestic mining process requirement, the issue of divestment obligations and liabilities using the goods/services of mining in the country which will be poured in the amendment

Kata Kunci : Renegosiasi Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara