PROSES PELAPORAN PERUBAHAN DATA SUSUNAN PENGURUS PADA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (STUDI KASUS PT. ABC)
LUVIE ADHIRA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTAPenelitian ini membahas mengenai proses perubahan data perseroan pada Lembaga Penyiaran Swasta dengan mengambil studi kasus pada salah satu perusahaan televisi swasta di Indonesia (PT. ABC). Terkait perubahan data perseroan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai perseroan terbatas tunduk kepada UU PT, selain itu berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kominfo, yang mengatur bahwa perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar pada Lembaga Penyiaran Swasta, terlebih dahulu wajib dilaporkan kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan evaluasi sebelum mendapat pengesahan dari RUPS. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PT. Pada kenyataannya tidak setiap perubahan data pengurus dan anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kominfo tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perubahan data perseroan baik yang diatur dalam UU PT dan ketentuan yang diatur oleh Kominfo, serta akibat hukum dari proses pelaporan perubahan data yang ditempuh oleh PT. ABC. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum melalui peraturan perundang-undangan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten. Data-data tersebut dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif untuk ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur perubahan data perseroan yang dilakukan oleh PT. ABC tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kominfo dan akibat hukumnya yaitu batal demi hukum. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kominfo bertentangan dengan UU PT, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perubahan data perseroan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kominfo terkait perubahan data perseroan harus direvisi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT.
This research is about the process of changing the compnay's data in Private Broadcast Company, it is take the case from one of the private television company in Indonesia (PT. ABC). In term of changing the company's data, Private Broadcast Company as company applies to it the regulation regarding company in Indonesia, futhermore it also provisions of law and regulations published by Ministry of Communications Republic of Indonesia, that changes in the composition of the organizational structure in Private Broadcast Company must be reported to the minister of Communications first to be evaluated before the shareholders general meeting is ratified. The provision is contradict from regulation of company in Indonesia. In reality not every changes in the composition of the organizational structure in Private Broadcast Company following the procedure that Ministry of Communications awas set. The purpose of this research is to analize process of changing company's data which is regulated by regulation of company in Indonesia and regulated from Ministry of Communication and Information, and effect from reporting change of company's data that pursued by PT. ABC. This research is juridical empiric research which is research that explained how the law works through regulations that give impact for people. The observations result then analyzed with prime legal material, secondary legal material and tertiary legal material through library research and interview with competent party. The data analyzed with legal qualitative method to be conclude for answer the problem. According to the research concluded that procedure of changing company's data which is conducted by PT. ABC is not consistent with regulations which is published by Ministry of Communications and the consequences that is Void ab initio. Law and regulations which is published by Ministry of Communications contradict with regulation of company, so it is increases legal uncertainty regarding changing of company's data. Therefore law and regulations which is published by Ministry of Communications need to be revised follow the rule as set by company regulation.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Lembaga Penyiaran Swasta, Perubahan Data Perseroan., Company, Private Broadcast Company, Changes the Data of Company.