ANALISIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

NUR WAHYU L, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian hukum ini dibuat untuk melihat penyebab putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi persoalan hukum di Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan melihat putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi dari aspek nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan hukum yang menimbulkan pro dan kontra baik dalam internal hakim maupun antar hakim dengan akademisi. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskripstif analitis. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan. 1) Penyebab putusan ultra petita menjadi persoalan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan historis, yuridis, dan kepastian hukum. Indonesia menganut sistem Civil Law yang mengutamakan kodifikasi sehingga semua kewenangan yang dimiliki aparat hukum dibatasi oleh undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuntutan harus membuat surat dakwaan secara jelas, cermat dan sederhana agar terdakwa dapat mempersiapkan diri sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak boleh keluar dari lingkup dakwaan. Menjadi persoalan hukum apabila hakim memutus di luar dakwaan dan tidak mencerminkan keadilan dan juga tidak mencerminkan pelindungan terhadap masyarakat. 2) Putusan Susi Tur Andayani belum memenuhi unsur keadilan dengan mendasarkan bahwa Terdakwa diputus menggunakan surat dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (obscuur libel). Pada kepastian hukum dapat dilihat bahwa ada kesewenang-wenangan dari hakim dalam memutus perkara. Nilai kemanfaatan melihat hakim berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat luas namun dengan jalan menimbulkan kontroversi. Saran dari penulis adalah sebagai berikut. 1) Hakim diharapkan mampu untuk bersikap tegas terhadap surat dakwaan yang obscuur libel. 2) Perlunya jaksa penuntut umum untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam membuat surat dakwaan.

This legal-research was conducted to observe why the ultra petita in corruption case becomes one of legal issues in the Indonesian Criminal Justice System and observe the ultra petita in the issue of criminal act of corruption from the aspects of justice values, legal certainties, and happiness. The ultra petita in the issue of criminal act of corruption has become one of legal issues that cause pros and contras either among judges themselves or between judges and academicians. The researcher used the normative research method based on secondary data complemented by interviews. After collected, then the date were analyzed by using the qualitative method and presented in analytical descritipve. From the result, the researcher drew several conclusions: 1) The causes of why the ultra petita becomes one of legal issues in the criminal justice system in Indonesia can be observed through historical, juridical, and legal certainty approaches. Indonesia holds the Civil Law System prioritizing codification, thus all authorities owned by law enforcement agencies are limited by the law. The prosecutor as the institution given authorization in proposing prosecution has to make a clear, thorough, and understandable indictment in order that the defendant has time to prepare. In returning his/her verdict, the judge must not be out of the scope of the indictment. It will become an issue if the judge returns his/her verdict out of the scope of the indictment and does not reflect justice and protection for people; 2) The verdict returned to Susi Tur Andayani has not met any elements of justice by observing the fact that the Defendant is charged by using an unclear, careless, and incomplete (obscuur libel) indictment. In legal certainties, it can be observed that there is despotism performed by the judge in returning the verdict. The benefit value observes the judge attempting to provide benefits for the society yet by causing controversial events. The researcher gave suggestions as follows: 1) The judge should be determined towards an obscuur libel indictment and 2) A prosecutor is strongly required to improve precision and accuracy in making an indictment.

Kata Kunci : Putusan Ultra Petita, Tindak Pidana Korupsi, Nilai Keadilan, Nilai Kepastian Hukum, Nilai Kemanfaatan (Ultra Petita, Criminal Act of Corruption, Justice Value, Legal Certainty Value, Value of Happiness)