PEMAHAMAN KEBIJAKAN RELOKASI PASCA ERUPSI MERAPI 2010 : ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT

SUPARLAN, Prof. Dr. Susetiawan, SU

2017 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Pasca erupsi Gunung Merapi 2010, pemerintah menetapkan kawasan Area Terdampak Langsung (ATL) dan Kawasan Rawan Bencana (KRB). Ketetapan tersebut menjadi dasar kebijakan relokasi bagi masyarakat korban erupsi Merapi. Ketetapan tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Erupsi Gunung Merapi Wilayah Yogyakarta dan Jateng 2011-2013. Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi merupakan bagian dari pemukiman kembali (resettlement) di lokasi yang baru di luar Kawasan Rawan Bencana (Rekompak 2011). Desa Glagaharjo yang sebagian besar masuk dalam kawasan ATL dan KRB, sebagian masyarakatnya menolak kebijakan relokasi. Penelitian ini menjawab pertanyaan : Ada makna apa dibalik penolakan masyarakat Glagaharjo terhadap kebijakan relokasi pasca erupsi Merapi 2010. Penelitian ini terdiri dari tiga pembahasan. Pertama, menelusuri dan mengexsplorasi dinamika proses dan implementasi kebijakan relokasi pasca erupsi Merapi 2010. Kedua mengeksplorasi pemahaman masyarakat Glagaharjo tentang kehidupan harmoni bersama Merapi Ketiga menelusuri Inkonsistensi kebijakan relokasi pasca erupsi Merapi 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang mendasari penolakan sebagian masyarakat desa Glagaharjo terhadap kebijakan relokasi di antaranya adalah : Kebijakan relokasi dinilai telah mengabaikan mencerabut (disembedednes) akar kehidupan masyarakat Glagaharjo. Kebijakan relokasi di dasarkan pada konsep human security yang tidak utuh dan menyeluruh tetapi hanya berdasarkan ancaman gunung Merapi. Sehingga wilayah yang masuk dalam ancaman Merapi harus di kosongkan untuk menghindari korban. Konstruksi pemerintah tentang Merapi sebagai ancaman dan kemudian harus di hindari. Pendekatan yang tepat untuk menghindari ancaman Merapi adalah dengan Relokasi. Berbanding berbalik dengan perspektif pemerintah, masyarakat Glagaharjo memahami Merapi sebagai bagian dari kehidupan keseharian mereka. Berdasarkan pada pengetahuan lokal masyarakat dalam bentuk (tecit) tertanam dalam benak dan pikiran masyarakat dan (explicit) yang tertuang dalam sebuah dokumen yang di miliki, bawasannya Merapi tidak untuk di hindari tetapi perlu dikenali. Karenanya kebijakan relokasi cenderung tidak menyelesaikan persoalan bagi masyarakat pasca erupsi Merapi 2010. Kebijakan relokasi yang di keluarkan pemerintah telah memaksakan konsep pemulihan yang di dasarkan pada konstruksi pemerintah dengan mengabaikan perspektif masyarakat yang telah hidup selaras bersama ancaman Merapi dengan menekankan pada kehidupan yang tangguh terhadap ancaman bencana erupsi Merapi. Kebijakan relokasi mengekslusi dimensi citizentship warga penyintas yang menolak untuk di relokasi. Kebijakan relokasi dalam prakteknya telah mengabaikan sejumlah dimensi penting kehidupan warga seputar Merapi secara menyeluruh. Selain bias pembangunan fisik, kebijakan relokasi tidak merepresentasikan asas keadilan (justice), bukan saja tidak adil secara individual melainkan juga komunal. Pertama pertukaran lahan antara sebelum dan sesudah erupsi Merapi dirasa masyarakat tidak adil karena luasan lahan pengganti relokasi yang difasilitasi pemerintah tidak berimbang dengan luas lahan yang dimiliki warga sebelumnya. Kedua, Kebijakan pemerintah yang tidak komprehensif itu juga berkontribusi besar pada pemisahan antara warga dengan sumber penghidupannya. Mengulas tentang pengelolaan pengetahuan masyarakat (tecit) dan (explicit) yang erat berhubungan dengan kesejahteraan dan upaya pengurangan risiko bencana menjadi menarik untuk di teliti lebih jauh. Studi ini bermakna untuk sumbangan pengetahuan dalam konsep Penanggulangan Bencana dalam perspektif pengelolaan pengetahuan masyarakat. Studi lain adalah enigma kebijakan sosial khususnya yang berhubungan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana.

After the eruption of Mount Merapi in 2010, the government set the area of Direct Impact Area (ATL) and Disaster Risk Area (KRB). This area as basis of the relocation policy for the survivor communities of Merapi eruption. The relocation policy is stated in the Postdisaster Rehabilitation and Reconstruction Action Plan of Mount Merapi Eruption Yogyakarta and Central Java Area 2011-2013. Relocation is an effort to move some or all activities also facilities and infrastructure to support activities from one place to another place to increasing the safety factor, feasibility, legality of utilization while keeping relation between the transferred to the natural environment and targeted at the destination. Relocation is a part of resettlement (resettlement site) at a new location outside the Disaster Risk Area (Rekompak 2011). Glagaharjo village is mostly included in the Direct Impact Area (ATL) and Disaster Risk Area (KRB), as its people reject the relocation policy. This study answers the question: What was behind the Glagaharjo community decision to reject relocation policy of post Merapi eruption 2010. This study consists of three chapters. First, searching and exploring the dynamics of the process and implementation of relocation policy. Second, understanding Glagaharjo Community about living harmony with the risk in Merapi area. Third, figuring out the inconsistency relocation policy post Merapi eruption 2010. The results of this study shows some the underlying reason of Glagaharjo community to refuse the relocation policy is: The relocation policy is considered to have ignored and deprived the Glagaharjo community livelihood. The relocation policy is based on the comprehensive concept of human security but only based on "disater perspectives" of Mount Merapi. So that the area of Direct Impact Area (ATL) and Disaster Prone Area (KRB) must be empty to prevent the communities from merapi eruption "zero victims". Construction of Government about Merapi as a hazard and then should be avoided. The right approach to avoid the hazard of Merapi is relocation. In contrast to the government's perspective, Glagaharjo people have their own perspective that Merapi as part of their daily lives. Based on the local knowledge of the community tacit and explicit, Merapi is not to be avoided but need to be understood. Therefore, the relocation policy does not solve the problem for the community after the Merapi eruption 2010. The relocation policy ignored the perspective of people who have been living in harmony with the risk with mitigation schem. The relocation policy excludes the dimensions of citizenship especially to communities who refuse to be relocated. The relocation policy in practice has ignored some of Merapi surrounded community holistic important dimensions. In addition, bias of physical development approach, relocation policy does not represent justice, not only to individually but collectively. First, exchange of land between before and after the eruption of Merapi was unfair because the land area of relocation that was facilitated by the government was not balanced with the area before. Secondly, the Government's relocation policy also contributes greatly to the separation between communities and their livelihoods. Overviewing about the knowledge management of community (tacit and explicit) which is related to welfare and disaster risk reduction is the further interesting theme for this study. This study is meaningful for the contribution of knowledge in the concept of Disaster Management, especially in the community based disaster knowledge management perspective. Another study is the social policy enigma especially with any related to Disaster Risk Reduction efforts.

Kata Kunci : Relokasi;Merapi;Pemerintah dan Masyarakat / Relocation;Merapi;Government and Communites