Analisa Kebijakan Publik :(Studi kasus Alih Fungsi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Menjadi Hutan Produksi terbatas di Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo

YASIN, Hendra , Mada Sukmajati

2013 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

ABSTRAKSI Kebijakan alih fungsi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) masih menjadi polemik hingga saat ini. Hadirnya polemik dalam kebijakan ini dikarenakan perdebatan pro dan kontra belum mendapatkan titik temu. Bahkan disinyalir kebijakan ini hadir dikarenakan adanya dominasi elit dalam mewujudkan kepentingannya. Argumentasi ini seiring dengan beberapa kejadian yang dicurigai sebagai bentuk adanya serangkai tindakan dalam mewujudkan kepentingan elit. Di tengah polemik dan kecurigaan yang senantiasa bergejolak pasca hadirnya kebijakan alih fungsi, perlu adanya pembuktian secara ilmiah. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam alih fungsi TNBNW menjadi HPT dilihat dari presfektif elit? merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah harapannya menjadi kacamata ilmiah dalam membuktikan benar tidaknya asumsiasumsi yang ada tentang peran elit dan cara bekerjanya. Menarik sebagaimana penjelasan Dye dan Zeigler bahwa “kebijakan publik merupakan preferensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa”. Penjelasan itu benar adanya, sebagaimana temuan penelitian ini menunjukan bahwa alih fungsi TNBNW menjadi HPT tidak lepas dari adanya hegemoni dan dominasi elit dalam mewujudkan kepentingan mereka. Penelitian ini pun menujukan alih fungsi TNBNW menjadi HPT merupakan manifestasi Cagar Budaya Orde Baru karena gaya orde baru senantiasa melekat terhadap hadirnya kebijakan ini. Kata kunci: Kebijakan Publik, Elit, Dominasi, Hegemoni, Cagar Budaya Orde Baru

Kata Kunci : Kebijakan Publik