Feasibilitas Kebijakan Megapolitan di kabupaten Bekasi

HESTINAWATI, Puji, Puji Hestinawati

2006 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Skripsi ini membicarakan mengenai feasibilitas kebijakan megapolitan yang merupakan hasil penelitian di Bekasi. Kebijakan megapolitan ini awalnya datang dari Jakarta, dimana Jakarta mengajak Bekasi untuk masuk dalam kawasan kerjasama megapolitan, dengan melakukan pembangunan jangka panjang secara sinergis. Rencana masuknya kebijakan megapolitan ke Kabupaten Bekasi menuai reaksi dari masyarakat, pejabat, maupun pemerintah daerah. Reaksi yang muncul tersebut menumbuhkan berbagai persepsi serta konsekuensi baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, rencana pengembangan kebijakan megapolitan ke Bekasi melakukan pengkajian ulang, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak, tentunya tanpa menggangu pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah Bekasi. Dari latar belakang rencana masuknya megapolitan ke Bekasi, maka penelitian ini berusaha melihat posisi kebijakan megapolitan dalam wilayah kabupaten Bekasi. Apakah memiliki feasibilitas untuk diimplementasikan atau tidak. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini mendasarkan pada teori mengenai feasibilitas kebijakan yang masih berkaitan erat dengan kebijakan publik. teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat feasibilitas kebijakan megapolitan di kabupaten Bekasi. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan jenis data survey dan dokumenter, yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebelum muncul kebijakan megapolitan Sutiyoso, megapolitan pernah dirumuskan pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Kebijakan megapolitan milik Sutiyoso yaitu kebijakan megapolitan Jabodetabekjur. Dimana Jakarta berniat mengadakan kerjasama dengan daerah penyangga Bodetabekjur. Inti kebijakan ini yaitu mengadakan pembangunan bersama disektor fisik; ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan sosial budaya; lingkungan hidup; serta sarana perhubungan dan transportasi. Kebijakan megapolitan memiliki feasibilitas untuk dapat diimplementasikan di Bekasi. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada, yaitu adanya dukungan dari publik (masyarakat, pejabat, dan pemerintah daerah Bekasi) ; kesiapan sumberdaya; serta kebijakan pemerintah (baik yang sudah dilakukan, maupun yang akan dilakukan). Namun selama dalam proses, ditemukan juga beberapa kendala-kendala. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan-persiapan oleh pemerintah daerah Bekasi untuk menangani kendala tersebut agar feasibilitas kebijakan megapolitan dapat diimplementasikan dengan baik di Bekasi. Kontribusi skripsi ini selain dapat memberikan informasi mengenai megapolitan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, juga diharapkan dapat memberi masukan atau saran kepada pemerintah daerah kabupaten Bekasi dalam melakukan persiapan-persiapan untuk masuk dalam kawasan megapolitan.

Kata Kunci : Megapolitan