Reformasi Pelayanan Publik Pasca Otonomi Daerah Studi Kasus Kinerja Pelayanan Publik dalam Sektor Pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

NUGROHO, Sunu Dwi, Sunu Dwi Nugroho

2007 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapat roh baru dalam pelaksanaannya sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa kerangka otonomi daerah, salah satunya dalam bidang pendidikan. Berbagai potensi yang ada pada daerah dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Tidak hanya itu, otonomi daerah yang yang menaungi desentralisasi pendidikan juga menuntut pemerintah daerah untuk cerdas dalam mengelola berbagai bidang. Pembangunan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Permasalan dana, potensi daerah, kondisi masyarakat merupakan beberapa hal yang terkait erat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan. Tulisan ini mencoba melihat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen melalui enam indikator. Antara lain : alokasi anggaran, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, partisisi masyarakat dan akuntabilitas. Dari enam hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah Kabupaten Kebumen menjalankan pembangunan pendidikan dalam semangat otonomi daerah. Di mana sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah diberikan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas membangun daerahnya dengan caranya sendiri, dengan memanfaatkan potensi yang ada dan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing. Beberapa permasalahan klasik di dunia pendidikan patut diperhatikan. Persoalan anggaran menjadi masalah umum di tengah tuntutan sebesar 20% untuk pengalokasian bidang pendidikan. Bahkan beberapa kalangan masyarakat terjebak pada pilihan antara apakah sebaiknya pemerintah segera menjalankan amanat UU dan ataukah memberikan toleransi terkait dengan keterbatasan dana pembangunan. Kemudian muncul berbagai pertanyaan mengenai mutu dan kualitas pendidikan, yang tertinggal dari negara lain serta adanya perbedaan yang cukup besar antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, di mana sebagian masyarakat merasa hanya memperoleh pendidikan masih terbatas di tingkat sekolah dasar. Dan setelah semua yang terjadi pada masa orde baru maka masyarakat di semua daerah termasuk juga di Kabupaten Kebumen menghendaki adanya suatu kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan membangun suatu kinerja yang akuntabel dan transparan. Oleh karena memang itulah tugas dari birokrasi. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyadari hal tersebut, tetapi bahwa niat untuk bekerja keras harus diimbangi dengan strategi yang cerdas. Dan permasalahan penting di Kabupaten Kebumen adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kemudian tidak bekerja secara maksimal pada level birokrasi. Hal ini karena birokrasi bekerja terlalu biasa untuk ukuran sebuah negara yang sedang mengalami keterpurukan. Serta belum dapat meninggalkan budaya kerja dari orde baru.

Kata Kunci : Pelayanan Publik; Pendidikan