Politik Pembangunan PLTN Di Tiawan (Era Pemerintahan Che Shui-Bian)

DINAR Kristina,

2002 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan ataupun untuk otomasi dalam mendukung pekerjaan manajemen di bidang kepegawaian. Pembangunan simpeg di BKD Provinsi Bengkulu telah dilakukan sejak tahun 1998, namun hingga kini dalam pelaksanaannya belum dapat memberikan kepuasan bagi pengguna akan kemampuan simpeg dalam memberikan data dan informasi untuk penyelesaian pekerjaan di bidang kepegawaian. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap kegagalan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian selama ini di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dilakukan pada faktor sumber daya manusia, software, hardware, jaringan, database, prosedur, dan kepemimpinan yang dihubungkan dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Hasil penelitian menunjukan SIMPEG di BKD Provinsi Bengkulu belum dapat memposisikan sebagai pusat data dan informasi dikarenakan belum berjalannya prosedur yang disepakati bersama dalam pelaksanaan sistem informasi kepegawaian dan belum adanya hasil analisa jabatan yang diterapkan untuk penyusunan formasi. Hal ini menyebabkan pertama adanya kesulitan dalam pengumpulan data yang berakibat pada informasi yang dihasilkan tidak up date dan tidak lengkap sehingga timbul keengganan dalam memanfaatkan informasi dari simpeg (ketidakpuasan pengguna), kedua menimbulkan kurang adanya koordinasi antar bidang di BKD terhadap hak dan kewajiban masing- masing bidang untuk terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan simpeg itu sendiri, ketiga dalam perencanaan pegawai baik perencanaan kebutuhan, penempatan pegawai maupun perencanaan pendidikan dan pelatihan hanya berdasarkan usulan yang ada dan tidak berdasarkan formasi hasil analisa jabatan. Penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan baru sebatas untuk pengangkatan pejabat dalam jabatan struktural. Teknologi yang ada (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan/komunikasi data) telah mendukung untuk pelaksanaan simpeg baik dari kualitas dan kuantitas, bahkan software yang tersedia telah mampu untuk mewujudkan otomasi terutama pada kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Dari kualitas sumber daya pengelola simpeg, masih perlu diadakan penambahan personil untuk menghindari ketergantungan kepada satu orang yang mengerti dan memahami dalam menjalankan sistem yang ada. Terakhir lemahnya kepemimpinan dalam komitmen dan pengawasan menyebabkan tidak bekerjanya control dalam sistem Kata kunci: Analisis, simpeg, kegagalan

Kata Kunci : Politik Pembangunan