Analisis Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Praktik Good Governance Pemerintah Daerah)

Rakhma Kusuma Wardhani, Ratminto

2016 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

INTISARI Pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa masalah dalam beberapa bidang karena belum dilaksanakan dengan praktik good governance. Salah satu strategi pemerintah dalam mencapai good governance adalah dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mencegah (atau paling tidak meminimalisir) terjadinya kasus malpraktik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengoptimalkan fungsi pelayanan dalam bidang pengadaan. Dengan penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana kualitas pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kualitas pelayanan itu sendiri. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan wawancara terhadap Pokja ULP dan pihak-pihak terkait serta dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dianalisis untuk melihat kualitas layanan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kualitas pelayanan di ULP. Menurut hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pengadaan ULP masuk dalam kategori yang cukup baik berdasarkan atas 5 (lima) indikator, yaitu kompetensi, kredibilitas, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang mendukung kualitas pelayanan ULP adalah kepemimpinan dan komunikasi, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah motivasi dan struktur organisasi. Beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain: a) Kesejahteraan personil ULP harus lebih diperhatikan; b) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus terus diupayakan; c) Struktur organisasi ULP perlu lebih disosialisasikan lagi; d) Pembagian pekerjaan di ULP harus lebih merata dan adil; e) Bagian Bantuan dan Layanan Hukum perlu memberikan pelatihan aspek hukum pengadaan barang/jasa. Kata-Kata Kunci: good governance, pelayanan publik, pengadaan, Unit Layanan Pengadaan

Kata Kunci : Good Governance