Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia tahun 2013 dalam Kerangka Safeguard Measure WTO

Bagus Irawan Cahyono, Poppy S. Winanti

2014 | Tesis | Ilmu Hubungan Internasional

ABSTRAK Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia tahun 2013 mendapat tentangan dari sejumlah Negara mitra dagang Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya laporan kepada DSB WTO yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Menilik kebijakan larangan impor hortikultura dalam kacamata safeguard measures WTO, setiap Negara diperbolehkan untuk melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri dari serbuan produk impor selama hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada tiga hal utama yang harus dipenuhi sejalan dengan prinsip safeguard yaitu terjadinya lonjakan impor, adanya serious injury atau ancaman serious injury dan ada causal link antara lonjakan impor tersebut dengan serious injury yang terjadi. Ketiadaan dari salah satu syarat ini berarti tidak sesuai dengan prinsip safeguard measures. Indonesia selaku Negara yang membatasi impor produk hortikultura mengeluarkan kebijakan ini mengacu pada peningkatan impor produk hortikultura yang terjadi setiap tahun. Dengan klaim pemerintah bahwa pada waktu penerapan kebijakan tersebut sedang ada panen raya sehingga ditakutkan terjadinya gangguan terhadap industry dalam negeri jika impor tidak dibatasi yang mengacu pada aspek serious injury. Namun pemerintah Indonesia tidak dapat menunjukkan bahwa peningkatan impor tersebut sesuai dengan lonjakan impor yang disyaratkan WTO dan ancaman kerusakan juga tidak terlihat dengan masih terus meningkatnya produksi hortikultura dalam negeri. Disisi lain, kebijakan ini mengganggu hubungan dagang Indonesia dengan Negara mitra karena sengketa yang dilaporkan ke WTO. Jika diputuskan bersalah maka Indonesia terancam aksi retaliasi yang diperbolehkan dilakukan oleh Negara yang dirugikan dari kebijakan ini. Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan, Hortikultura, WTO, Safeguard Measures.

Kata Kunci : Organisasi Perdagangan Luar Negeri; WTO